PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi wilayah barat Indonesia. Peresmian ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Rabu (14/10/2026).
Kegiatan dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh sejumlah provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
Di Provinsi Riau, kegiatan dipusatkan di SPPG Jalan Karya Indah, Air Hitam 3, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Peresmian tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D.
Kepala BGN RI, Sudaryono, mengatakan sebanyak 980 SPPG yang diresmikan terdiri atas 691 unit di wilayah Sumatera dan 289 unit di wilayah Kalimantan dan Bali.
“Hari ini, BGN telah meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, peresmian tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan pekan sebelumnya yang telah meresmikan 480 SPPG di wilayah timur Indonesia.
BGN Akui Masih Ada Persoalan dalam Program MBG
Sudaryono menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Namun, ia mengakui pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu dibenahi.
Menurutnya, BGN terus melakukan perbaikan tata kelola, sistem operasional, pemantapan personel, serta penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
BGN juga mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah melalui koordinasi dengan berbagai pihak.
“Untuk itu, saat ini kami sedang berusaha memperbaiki tata kelola, sistem dan memantapkan personel. Selain itu, kita juga memperkuat fungsi pengawasan yang melibatkan koordinasi berbagai pihak, dengan membentuk Satgas MBG di daerah,” ujarnya.
Pembentukan Satgas MBG diharapkan dapat memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan, kebersihan, higienitas, dan kecukupan gizi. Sasaran program ini mencakup anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Sudaryono turut memaparkan sejumlah hasil penelitian yang disebut menunjukkan perubahan pola konsumsi dan kondisi peserta didik setelah pelaksanaan MBG.
Berdasarkan laporan penelitian yang disampaikan, persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar turun dari 56 persen menjadi 16 persen.
BGN menilai angka tersebut menunjukkan masih adanya kelompok anak yang perlu dijangkau melalui program pemenuhan gizi.
“Kami meyakini bahwa 16 persen ini adalah wilayah yang memang saat ini belum tersentuh. Maka menjadi kewajiban bagi saya sebagai Kepala Badan Gizi untuk terus menurunkan angka tersebut. Tidak boleh ada lagi anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” tegasnya.
Selain itu, konsumsi protein hewani pada anak dilaporkan meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Sementara itu, konsumsi buah dan sayur naik dari 65 persen menjadi 90 persen.
Meski demikian, Sudaryono menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk memperkuat pendidikan gizi, termasuk membiasakan anak mengonsumsi buah dan sayur di lingkungan keluarga.
Menurutnya, edukasi gizi tidak cukup dilakukan melalui penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah.
BGN Operasikan 26.385 Dapur di Seluruh Indonesia
Hingga 14 Oktober 2026, Sudaryono menyebut BGN telah mengoperasikan 26.385 dapur SPPG di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Penetapan Penerima Manfaat yang diterima lembaganya.
Puluhan ribu dapur tersebut melayani sekitar 57,49 juta porsi makanan setiap hari.
Besarnya cakupan layanan itu, kata Sudaryono, perlu diimbangi dengan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor agar kualitas makanan serta standar gizi tetap terjaga.
“Oleh karena itu, untuk menjaga porsi makanan ini terjamin kualitas dan standar gizi yang sesuai, kami sangat mengharapkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak,” pungkasnya.
Dengan bertambahnya jumlah SPPG, tantangan berikutnya adalah memastikan layanan MBG menjangkau kelompok sasaran secara tepat serta memenuhi standar keamanan pangan dan kebutuhan gizi penerima manfaat. (*J2R)
» Simak berita lainnya di Google News SINURBERITA
