JAKARTA, SINURBERITA.COM – Pemerintah Indonesia menjajaki dukungan operasional dan teknologi dari Malaysia untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan yang ditawarkan mencakup satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi.
Tawaran tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzafar Shah Mustafa, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
BNPB menyatakan, tawaran bantuan tersebut akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan operasi, kesiapan pengerahan, serta kondisi aktual di lapangan.
Penjajakan kerja sama ini dilakukan di tengah upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman darat, operasi udara, dan modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan data operasi per 25 Oktober 2026, pemerintah telah mengerahkan 71.878 personel darat dan 63 armada udara. Armada tersebut terdiri atas 39 helikopter untuk operasi water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca.
Pengerahan personel dan armada udara itu menjadi bagian dari upaya terpadu yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, aparat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Jajaki Kerja Sama Teknologi
Selain dukungan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia juga menjajaki kerja sama di bidang teknologi penanggulangan bencana.
Ruang lingkup kerja sama yang dibahas meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian situasi wilayah terdampak, penyusunan strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan informasi dan teknologi dalam pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan karhutla.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia, dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri.
Pembahasan lanjutan akan mencakup kesesuaian jenis bantuan, kesiapan pengerahan personel dan armada, kebutuhan logistik, serta prosedur keselamatan penerbangan. BNPB juga akan mengkaji alternatif dukungan apabila asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi efektivitas operasi udara.
BNPB menegaskan, setiap bentuk dukungan internasional harus disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku. Kendali operasi tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia.
Melalui penjajakan ini, kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia diharapkan dapat menghasilkan dukungan yang tepat guna bagi penanganan karhutla, sekaligus membuka peluang pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana kedua negara. (*J2R/HMS)
» Simak berita lainnya di Google News SINURBERITA
