Bupati Afni Hentikan Aktivitas Lahan 317 Hektare di Teluk Lanus

Bupati Siak Afni Zulkifli menghentikan sementara aktivitas dan seluruh kesepakatan pengelolaan lahan 317 hektare di Teluk Lanus akibat konflik penguasaan lahan.

SIAK, SINURBERITA.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Kebijakan status quo diberlakukan hingga proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi penguasaan lahan selesai.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).

Afni menegaskan, tidak boleh ada aktivitas lapangan maupun kesepakatan baru dengan pihak mana pun sebelum status penguasaan lahan memperoleh kejelasan hukum.

“Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai,” tegas Afni.

Baca juga: Negara Ambil Alih Aset PT GSL, Izin PT RAPP Dicabut!

Penghentian sementara tersebut juga mencakup aktivitas berdasarkan perjanjian Kelompok Tani Pandan Jaya dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM).

Selanjutnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak akan memeriksa seluruh dokumen dan bentuk penguasaan lahan. Hasilnya akan dibahas melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak sebelum keputusan lebih lanjut diterbitkan.

Afni meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak mengambil tindakan sepihak. Ia juga menginginkan seluruh kepala keluarga di Teluk Lanus nantinya tergabung dalam satu wadah kelompok agar masyarakat dapat menikmati manfaat kekayaan alam di wilayahnya.

Rapat tersebut dihadiri perwakilan ATR/BPN, DPRD Siak, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kedua kelompok tani, serta PT Nusa Prima Manunggal.

Pemkab Siak menegaskan, kepastian hukum dan perlindungan masyarakat menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik lahan 317 hektare tersebut. (*J2R)

Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *