BANGKA BELITUNG, SINURBERITA.COM
Wakil Ketua I DPRD Bangka M. Taufik Koriyanto mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat tembusan terkait pergantian pejabat Bupati Bangka M. Haris AR diganti dengan pejabat Bupati Bangka yang baru Budi Utama. Hal tersebut dikatakan Taufik seusai rapat paripurna ketika awak media menanyakan perihal isu pergantian Pj. Bupati Bangka, Rabu sore (5/6/24).
“Mengenai adanya pergantian Pj Bupati tersebut isunya sudah kami dengar sekitar sepuluh hari lalu lewat pemberitaan media online, hanya saja surat tembusan terkait pergantian itu sampai saat ini belum pernah kami terima”, ucapnya.
Baca juga : Lapor Pak Kapolri; “Tolong Selamatkan Generasi Kami, Tangkap Bandar Narkoba Bangsal”
Dikatakan Taufik, hari ini juga pemberitaan tentang rencana pelantikan pejabat Bupati Bangka tertulis di media online bahwa akan diagendakan pelantikan Pj Bupati menyesuaikan dengan agenda Pj Gubernur Babel. Akan tetapi hal ini tentu menimbulkan tanda tanya publik, kalau pun info ada pergantian kenapa kesannya tidak transparan ?, ungkapnya.
Baca juga : Judi Tebak Angka Marak di Sibuluan, Polres Tapteng Terkesan Tutup Mata
Dalam waktu dekat ini anggota maupun pimpinan dewan berencana mempertanyakan polemik itu ke Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Pemprov Babel dan juga mendatangi Kementerian Dalam Negeri guna mencari informasi yang berkembang terkait pergantian Pj. Bupati Bangka dari M. Haris AR ke Pj Bupati Bangka baru Budi Utama.
“Jadi kita tunggu saja informasi itu benar atau tidak, kami di dewan ini belum bisa beri kepastian seperti apa info ini, tunggu saja Senin depan kami konsultasi ke Pemprov dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)”, tegas Taufik.
Sementara itu, Gubernur Babel Syafrizal ketika dimintai tanggapannya terkait desas desus pergantian Pj Bupati Bangka melalui pesan WhatsApp tidak ada jawaban. (*Hry)
- Diduga Main Mata Dengan Penambang Liar Galian C, DLHK Riau Didemo SPR
- Kerjasama Solid, Kanwil Kemenkumham Riau dan Kepolisian Berhasil Ungkap Kasus Narkoba
- KPU Lampung Timur Tutup Pendaftaran, Calon Tunggal Dinyatakan Lengkap
- Ditjen HAM Pantau Pelaksanaan Pemulihan Hak Korban 1965/1966 di Sulawesi Tengah
- OMP LK 2024, Polairud Polda Riau Pastikan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondusif
