Pemprov Lampung Raih Peringkat I TPID Kinerja Terbaik Wilayah Sumatera

JAKARTA, SINURBERITA.COM — Pemerintah Provinsi Lampung meraih Peringkat I Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera. Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu diumumkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.

Selain Pemprov Lampung, Pemerintah Kota Metro juga meraih penghargaan TPID Terbaik untuk kategori kota.

Jihan mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang tergabung dalam TPID Provinsi Lampung.

“Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili Bapak Gubernur dan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Jihan seusai menerima penghargaan.

Menurut dia, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi apresiasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi seluruh anggota TPID yang selama ini berkoordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan penghargaan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah,” ujarnya.

Jihan berharap capaian tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

“Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah,” katanya.

Pemprov Lampung meraih penghargaan tersebut melalui berbagai langkah pengendalian inflasi, khususnya terhadap komoditas pangan yang harganya bergejolak atau volatile foods.

Pengendalian dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan 15 pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelaksanaan penetrasi pasar dan operasi pasar murah secara berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung.

Program tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus membantu mengendalikan harga di tingkat masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov Lampung, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,45.

Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,23 persen.

Pemprov Lampung menyatakan akan melanjutkan upaya pengendalian inflasi dengan mengintegrasikan stabilisasi harga pangan dan percepatan serta perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (P2DD).

Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*Imn)

» Simak berita lainnya di Google News SINUR BERITA