JAKARTA, SINURBERITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas upaya memperkuat pendidikan antikorupsi melalui penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAK) sebagai muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi KPK terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari proses pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Lampung, Pendidikan Antikorupsi diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penerapan Pendidikan Antikorupsi tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga pembentukan karakter dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Bobby Nasution Gandeng Kejati Sumut Kawal Anggaran Sekolah
Nilai-nilai yang ditanamkan antara lain kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian serta keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai sejak dari ruang kelas. Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta menerapkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Ia menilai penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo menegaskan penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Baca juga: ISPU Berbahaya, Siswa Pontianak Kembali Belajar dari Rumah
Ia berharap praktik baik yang telah diterapkan Lampung dapat dikembangkan di daerah lain.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Menurut Setyo, nilai-nilai antikorupsi juga perlu dibangun sebagai kebiasaan atau gaya hidup agar integritas tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup sejumlah aspek, antara lain karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan karakter dan budaya antikorupsi di sektor pendidikan.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan, bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal serta mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (*red)
» Simak berita lainnya di Google News SINURBERITA
