PONTIANAK, SINURBERITA.COM – Pemerintah Kota Pontianak menargetkan layanan angkutan umum perkotaan melalui program Buy The Service (BTS) mulai beroperasi pada Mei 2027. Pada tahap awal, dua koridor disiapkan untuk memberikan alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengembangan transportasi publik menjadi salah satu upaya menghadapi pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dan kepadatan lalu lintas di Kota Pontianak.
Menurut Edi, tantangan utama program tersebut bukan hanya menyiapkan armada dan infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia beralih menggunakan angkutan umum.
“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujarnya usai koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, kesiapan halte, titik pemberhentian, rambu, serta fasilitas pendukung harus menjadi perhatian. Selain itu, ketepatan jadwal, keselamatan, dan kenyamanan penumpang perlu dijaga agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi publik secara berkelanjutan.
“Transportasi umum harus terintegrasi dengan aktivitas masyarakat. Titik pemberhentian harus mudah dijangkau dan fasilitasnya mendukung kenyamanan penumpang. Ini yang perlu kita persiapkan bersama agar layanan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Dua Koridor Jadi Tahap Awal
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, menjelaskan bahwa dari tiga trayek yang telah ditetapkan, dua koridor akan diuji coba terlebih dahulu.
Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya–RSUD dr. Soedarso dengan panjang sekitar 21,04 kilometer. Untuk rute ini, disiapkan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.
Sementara itu, koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, yakni rute TPI Nipah Kuning–Sungai Raya Dalam, dengan panjang sekitar 34,52 kilometer. Koridor ini membutuhkan 11 armada, terdiri atas 10 bus operasional dan satu bus cadangan.
“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” ujar Suhartana.
Ia menjelaskan, BTS merupakan skema pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar tersebut mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan.
Operasional kedua koridor ditargetkan berjalan penuh saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan, pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif agar masyarakat dapat kembali mengenal dan mencoba angkutan umum perkotaan.
“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” jelasnya.
Dilengkapi CCTV dan GPS
Untuk meningkatkan keselamatan serta pengawasan layanan, armada bus direncanakan dilengkapi kamera pengawas atau CCTV, GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, dan perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus.
PT Surveyor Indonesia juga akan membantu pengelolaan serta verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan armada dan teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan pembiayaan operasional, kesiapan sumber daya manusia, serta pengelolaan layanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Edi menyebut, Kementerian Perhubungan direncanakan mendukung program BTS selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak.
“Program ini harus kita persiapkan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu memastikan layanan berjalan baik, kebutuhan operasional diperhitungkan, dan pengelolaannya dapat berkelanjutan,” kata Edi.
Ia juga mengakui kondisi jalan di Pontianak yang relatif sempit dan padat menjadi tantangan tersendiri bagi pengoperasian bus perkotaan. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas layanan serta dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.
“Kita harapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kepadatan dapat berkurang. Nanti kita evaluasi dan terus melakukan perbaikan,” ujarnya.
Suhartana menambahkan, kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan pengelolaan operasional, menjadi faktor penting agar layanan angkutan umum di Pontianak dapat terus berjalan setelah masa dukungan pemerintah pusat berakhir. (*Jai)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
