KOTA SIBOLGA, SINURBERITA.COM – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp33 triliun pada Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pascabencana Alam di Sumatera, Rabu (28/10/2026)
Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruangan Command Center, Kantor Wali Kota Sibolga.
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Apri Artoto, S.T., M.P.P.M. Kegiatan ini juga diikuti kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah dari tiga provinsi terdampak bencana.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa dari total anggaran sekitar Rp33 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi sekitar Rp22,3 triliun. Hingga pelaksanaan rakor, realisasi penyalurannya mencapai Rp21,1 triliun.
Baca juga: BNPB Sampaikan Update Terkini Penanganan Bencana di Tanah Air
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi perbaikan jalan dan jembatan, sarana umum, normalisasi sungai, jaringan irigasi, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur lainnya.
Sementara itu, sektor UMKM memperoleh alokasi sekitar Rp622 miliar dengan realisasi penyaluran mencapai Rp618 miliar.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan membantu masyarakat terdampak bencana memulihkan kegiatan ekonomi, termasuk usaha kuliner, warung, kafe, restoran, dan berbagai usaha mikro lainnya.
Rakor tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap penyaluran anggaran dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi sepanjang 2026. Pemerintah pusat menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran agar program pemulihan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Sibolga, keikutsertaan dalam koordinasi nasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mengikuti perkembangan kebijakan dan program pemulihan infrastruktur serta perekonomian masyarakat pascabencana.
Wakil Wali Kota Sibolga didampingi Sekretaris Daerah Kota Sibolga Herman Suwito, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rahmat Tarihoran, Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Denni Aprilsyah Lubis, Plt. Kepala Dinas PUPR Riwansyah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Fadlan Satia Siregar, Plt. Kepala Dinas PKPLH Abdul Karim Nasution, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Rina Lamrenta Lumban Tobing. (*Ast)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
