BANDAR LAMPUNG, SINURBERITA.COM — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan tenaga kerja dengan dunia industri.
Forum tersebut diharapkan mampu mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas akses pekerja asal Lampung ke pasar kerja nasional dan global.
Hal itu disampaikan Rahmat Mirzani Djausal dalam rapat Penguatan Sinergitas Pelatihan dan Industri Daerah melalui pembentukan FKLPID Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (11/9/2026).
“Kalau mau survive, LPK kita arahnya ke globalisasi. Fokus kita ke depan bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk Lampung, untuk Indonesia, tapi untuk ke luar se-dunia,” ujar Mirza.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka lapangan pekerjaan. Perkembangan teknologi dan otomatisasi membuat sejumlah industri mampu meningkatkan produksi dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.
Ia mencontohkan investasi industri senilai Rp15 triliun pada tahun sebelumnya yang secara kasar hanya menghasilkan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan. Pada industri tapioka, kata dia, terdapat perusahaan yang mampu bersaing dari sisi harga dengan jumlah pekerja sekitar 25 orang karena ditopang teknologi modern.
Kondisi tersebut, lanjut Mirza, membutuhkan perubahan strategi dalam mengelola bonus demografi Lampung.
Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK memasuki pasar pendidikan maupun dunia kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, peluang kerja yang sesuai dengan jenjang pendidikan S1 di Lampung diperkirakan hanya sekitar 2.000 posisi per tahun. Adapun peluang kerja bagi lulusan SMA dan SMK sekitar 15.000 orang per tahun.
“Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang,” katanya.
Dorong Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Sebagai salah satu strategi menghadapi keterbatasan daya serap tenaga kerja di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke sejumlah negara yang membutuhkan tenaga kerja.
Jepang dan Malaysia menjadi salah satu pasar yang disebut akan didorong, selain peluang kerja melalui skema kerja sama antarpemerintah dengan negara tujuan lainnya.
Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan pengiriman tenaga kerja hingga sekitar 5.000 orang pada tahun mendatang.
Namun, Mirza mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama kemampuan bahasa dan tingginya biaya pelatihan. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, lembaga pelatihan kerja, pemerintah, lembaga keuangan dan mitra di negara tujuan.
Model tersebut mulai dirintis melalui pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA dan SMK yang kemudian dilanjutkan melalui lembaga pelatihan kerja.
Pemerintah juga berupaya menekan biaya pelatihan agar lebih terjangkau. Biaya yang sebelumnya berada di kisaran Rp50 juta ditargetkan dapat ditekan menjadi sekitar Rp30 juta.
FKLPID Jadi Penghubung Industri dan Tenaga Kerja
Selain memperluas pasar kerja luar negeri, Mirza meminta pengembangan industri di Lampung diarahkan pada hilirisasi komoditas dan penguatan industri skala kecil di tingkat desa.
Menurutnya, strategi tersebut penting karena sebagian besar tenaga kerja berada di wilayah perdesaan. Pada saat yang sama, potensi pengolahan komoditas lokal masih terbuka luas.
“Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM,” ujarnya.
Sejumlah sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan antara lain pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi dan berbagai kegiatan hilirisasi lainnya.
Namun, pengembangan industri tersebut harus diikuti ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
Dalam konteks itu, FKLPID diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah, dunia usaha dan industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi serta masyarakat.
Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut diarahkan menjadi pusat data, informasi dan penyaluran tenaga kerja.
“Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya,” kata Ary.
FKLPID telah menyiapkan sejumlah bidang kerja, meliputi riset, pemetaan industri dan data ketenagakerjaan; pelatihan, pengembangan kompetensi dan penempatan kerja; kemitraan strategis dan legal; monitoring dan evaluasi; serta informasi, publikasi dan transformasi digital.
Sebanyak 72 lembaga pelatihan disebut telah dilibatkan dalam proses awal pembentukan forum tersebut.
Lampung Dapat Kuota 1.460 Peserta SMK Go Global
Sinergi peningkatan kompetensi tenaga kerja juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui program SMK Go Global yang dijalankan BP3MI Lampung.
Program tersebut mulai berjalan pada 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 2029. Lampung mendapatkan kuota 1.460 peserta untuk pelatihan sektor pertanian, kesehatan dan pariwisata.
Program itu diarahkan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja sebelum ditempatkan ke luar negeri.
Melalui pembentukan FKLPID dan berbagai program peningkatan kompetensi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri dapat ditekan.
Langkah itu sekaligus diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat hilirisasi komoditas daerah serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung di pasar nasional dan global. (*red/Imn)
