PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat tata kelola data pemerintahan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) e-Walidata dan Forum Satu Data yang digelar di Hotel Batiqa Pekanbaru, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem data di seluruh perangkat daerah.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus memastikan data yang digunakan dalam perumusan kebijakan bersifat cepat, valid, dan berbasis kondisi riil di lapangan.
“Wali Kota telah menginstruksikan agar seluruh data disajikan secara cepat, faktual, tepat waktu, dan real time. Jangan sampai data yang dibutuhkan baru tersedia dua minggu kemudian,” tegasnya.
Baca juga: PLN Hadirkan Program “MEiLAJU Lebih Terang”, Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen
Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.
Dalam pelaksanaannya, sistem tata kelola data ini melibatkan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Bappeda Kota Pekanbaru, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru sebagai walidata daerah.
Melalui integrasi tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat menyuplai data secara tepat, seragam, dan sesuai standar melalui aplikasi e-Walidata.
Baca juga: Fantastis! PD SINA Raup Rp228 Juta dari Aset Pemko, Setor Kas Daerah Hanya Rp10 Juta
Sementara itu, Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek berlangsung selama dua hari, 20–21 Mei 2026, dan diikuti oleh perwakilan OPD, operator data, serta pengelola data sektoral.
Materi yang diberikan mencakup kebijakan Satu Data Indonesia, peran walidata dalam pengelolaan data sektoral, penggunaan aplikasi e-Walidata, standar dan interoperabilitas data, metadata, hingga praktik teknis penginputan data.
Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola data yang profesional, transparan, dan terintegrasi.
“Diskominfotiksan sebagai walidata akan mengoordinasikan pengumpulan dan integrasi data dari seluruh OPD, yang kemudian menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemko Pekanbaru berharap terbangunnya sistem data pemerintahan yang solid, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data. (*J2R)
