TAPTENG, SINURBERITA.COM – Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kemasan untuk masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sorotan. Hingga awal Juni 2026, bantuan alokasi Februari–Maret 2026 dilaporkan belum seluruhnya tersalurkan kepada penerima manfaat, meski batas waktu distribusi telah berakhir pada 31 Mei 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapanuli Tengah, Famoni Gulo, mengaku kecewa dan mempertanyakan kinerja Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan tersebut.
Menurut Famoni, informasi yang diterimanya menunjukkan stok bantuan pangan sebenarnya telah tersedia di gudang, namun sebagian belum sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Dari laporan yang kami terima, stok beras bantuan pangan sudah tersedia. Namun hingga kini masih ada yang belum disalurkan kepada masyarakat. Ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut hak warga,” kata Famoni Gulo kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: Mei Berlalu, Bantuan Belum Tiba! Korban Banjir Tapteng Minta Kepala Bulog Sibolga Dicopot
Ia menilai alasan keterlambatan akibat kendala kemasan plastik beras tidak sepenuhnya dapat dijadikan pembenaran, mengingat bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah kondisi sejumlah wilayah yang terdampak bencana alam.
Famoni menegaskan, berdasarkan jadwal yang berlaku, penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 seharusnya telah selesai. Bahkan, menurutnya, distribusi untuk alokasi April–Mei 2026 semestinya sudah memasuki tahap berikutnya.
“Yang menjadi pertanyaan, mengapa bantuan alokasi Februari–Maret belum tuntas dibagikan, sementara informasi yang kami terima menyebutkan stok sudah tersedia. Kondisi ini perlu mendapat penjelasan yang transparan,” ujarnya.
Baca juga: Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi di BGN, Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya Ditahan
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Famoni, akan menelusuri penyebab keterlambatan tersebut dan meminta pihak terkait memberikan klarifikasi kepada publik.
Ia juga mengajak masyarakat dan media massa untuk turut mengawal proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat.
“Bantuan pangan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai beras bantuan menumpuk di gudang atau berisiko rusak, sementara masyarakat yang membutuhkan belum menerimanya,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui sambungan telepon seluler belum mendapat respons. (*Ast)
