PONTIANAK, SINURBERITA .COM – Pemerintah Kota Pontianak menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog Versi 6 bagi pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan bendahara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi dalam mewujudkan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa penerapan e-Purchasing merupakan bagian dari transformasi digital yang mampu meningkatkan efisiensi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“e-Purchasing tidak hanya mempercepat proses pengadaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran,” ujarnya usai membuka bimtek di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Wali Kota Pontianak Tekankan Inovasi di Tengah Keterbatasan Anggaran
Menurutnya, sistem digital tersebut memungkinkan perangkat daerah mengakses berbagai produk dan jasa dari penyedia secara real-time. Hal ini mempermudah perbandingan harga dan kualitas, sekaligus mendorong terciptanya pasar yang lebih kompetitif dan inovatif.
Bahasan juga menekankan bahwa implementasi e-Purchasing menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dengan sistem ini, potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisir, sehingga setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, e-Katalog Versi 6 merupakan pengembangan terbaru dari sistem katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telekomunikasi Indonesia. Penerapannya mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024.
Baca juga: Dari Bekasi ke Bintaro, Gema Nasional Nilai KAI Kehilangan Kendali
Melalui kegiatan ini, Bahasan berharap peserta dapat memahami seluruh tahapan pengadaan, mulai dari persiapan hingga proses pembayaran, serta mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.
Ia juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif peserta selama bimtek berlangsung.
“Jangan hanya diam di forum, tetapi setelah kembali ke perangkat daerah justru muncul perbedaan pemahaman. Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat penggunaan anggaran diawasi secara ketat.
“Oleh sebab itu, kegiatan ini harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur,” tutupnya. (*Jaiyadi)
