JAKARTA, SINURBERITA.COM – Gerakan Muda Nasional (Gema Nasional) mendesak pemerintah untuk segera mencopot Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, menyusul sejumlah insiden operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan.
Desakan itu disampaikan setelah peristiwa tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa, serta gangguan layanan di kawasan Bintaro yang memicu kepanikan penumpang.
Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, menilai rangkaian kejadian tersebut mencerminkan kegagalan manajemen dan kepemimpinan di tubuh KAI.
Baca juga: Menteri LH Tinjau Pengolahan Sampah di TPA Muara Fajar, Dorong Percepatan “Waste to Energy”
“Rentetan gangguan operasional yang terjadi dalam waktu berdekatan mulai dari insiden di Bekasi hingga gangguan serius di Bintaro adalah bukti nyata kegagalan total dalam kepemimpinan dan manajemen krisis,” ujar Eko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut dia, persoalan yang terjadi bukan sekadar teknis, melainkan telah mengarah pada krisis sistemik dalam pengelolaan transportasi publik.
Gema Nasional juga menilai manajemen KAI gagal memenuhi tiga prinsip utama layanan transportasi modern, yakni keselamatan, keandalan, dan kepercayaan publik. Reaksi penumpang yang turun ke rel saat gangguan terjadi disebut sebagai indikator menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI.
“Itu bukan sekadar kepanikan, melainkan ekspresi ketidakpercayaan yang sudah mencapai titik jenuh,” kata Eko.
Baca juga: Komisi Reformasi Polri Tolak Usulan Pembentukan Kementerian Keamanan, Presiden Setujui
Lebih lanjut, pihaknya menilai evaluasi internal tanpa langkah tegas tidak cukup untuk menjawab persoalan yang ada. Gema Nasional bahkan membuka kemungkinan menggelar aksi nasional jika tuntutan tersebut tidak direspons.
“Kami menegaskan tidak ada alasan bagi Dirut KAI untuk tetap bertahan setelah dua insiden besar dalam waktu singkat,” ujarnya.
Selain mendesak pencopotan direktur utama, Gema Nasional juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap manajemen KAI guna memastikan perbaikan sistem keselamatan dan pelayanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KAI maupun pemerintah terkait tuntutan tersebut. (*red)
1 Komentar