PEKANBARU, SINURBERITA.com – Dugaan kekerasan fisik terhadap siswa sekolah dasar (SD) di Kota Pekanbaru menjadi sorotan publik. Dua orang guru di SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, kawasan Karya Indah, diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa kelas IV.
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (12/11/2026), diduga melibatkan guru olahraga dan guru Bahasa Indonesia. Korban berinisial K dan G mengaku mengalami tindakan fisik berupa penjambakan rambut serta pemukulan pada bagian dada.
Informasi tersebut disampaikan tim kuasa hukum korban dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner dalam keterangan pers, Sabtu (14/11/2026).
Menurut kuasa hukum, dugaan tindakan kekerasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis.
Salah seorang korban dilaporkan mengalami sesak napas, kesulitan tidur, hingga menolak kembali bersekolah karena merasa trauma atas kejadian yang dialaminya.
Melihat kondisi tersebut, tim kuasa hukum yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, S.E., S.H., M.H., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Laporan resmi terhadap dugaan kekerasan tersebut direncanakan disampaikan ke Polresta Pekanbaru pada Senin (16/11/2026).
Kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk dalih memberikan disiplin kepada peserta didik.
“Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak, bukan tempat yang justru memicu trauma fisik maupun psikis,” tegas perwakilan kuasa hukum.
Soroti Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah
Dalam mengawal persoalan tersebut, kuasa hukum merujuk sejumlah ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan anak.
Di antaranya Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban perlindungan anak dari tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Selain itu, terdapat Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan kekerasan kepada anak.
Kuasa hukum juga menyinggung Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Mereka meminta aparat kepolisian menindaklanjuti persoalan ini secara profesional dan objektif, termasuk memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami kondisi medis dan psikologis korban.
Pihak sekolah juga didesak memberikan perhatian terhadap pemulihan korban dan memastikan seluruh siswa mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan pendidikan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena sekolah semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan diri. Dugaan kekerasan oleh tenaga pendidik, apabila terbukti, merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. (*red)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
