TAPTENG, SINURBERITA.com – Aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sebuah gudang di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menuai sorotan.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, Kamis (12/11/2026), terlihat aktivitas pemindahan BBM menggunakan selang dari satu gudang ke gudang lainnya. Selain itu, sejumlah kendaraan diduga keluar-masuk lokasi untuk mengangkut BBM yang kemudian disimpan di gudang tersebut.
Aktivitas ini menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas penyimpanan, asal-usul BBM, serta dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Persoalan semakin mengkhawatirkan karena gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan BBM tersebut berada tidak jauh dari permukiman warga.
Jika benar BBM disimpan tanpa memenuhi standar keselamatan dan ketentuan perizinan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius. Uap bahan bakar yang mudah terbakar, kebocoran, hingga percikan api dapat memicu kebakaran atau ledakan yang membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.
Tidak hanya itu, kebocoran BBM juga berpotensi mencemari tanah dan sumber air bersih warga. Sementara penguapan bahan bakar dapat memperburuk kualitas udara di lingkungan sekitar.
Berpotensi Melanggar Ketentuan Hukum
Penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan persoalan sepele. Kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.
Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana bagi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum sesuai unsur tindak pidana yang terpenuhi.
Aparat Diminta Segera Turun ke Lapangan
Mengingat potensi bahaya kebakaran, pencemaran lingkungan, serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, aparat penegak hukum dan instansi terkait diminta segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap gudang tersebut.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan legalitas gudang, izin penyimpanan, asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, serta kesesuaian fasilitas keselamatan dengan ketentuan yang berlaku.
Pertamina, BPH Migas, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi lingkungan hidup juga diharapkan dapat berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola gudang maupun instansi berwenang terkait aktivitas yang terpantau tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola gudang maupun pihak-pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Masyarakat berharap aparat tidak menunggu sampai terjadi kebakaran atau ledakan untuk mengambil tindakan. Keselamatan warga dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas. (*Ast)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
