PEKANBARU, SINURBERITA.com – Dugaan kekerasan terhadap dua siswa kelas IV SD Swasta Sinros Dharma Bakti, Jalan Riau Ujung, Kawasan Karya Indah, Pekanbaru, menjadi perhatian serius. Ironisnya, dugaan peristiwa yang melibatkan dua tenaga pendidik tersebut dinilai bertolak belakang dengan visi dan misi sekolah yang justru menekankan moral, budi pekerti, cinta kasih, serta kedisiplinan.
Tim kuasa hukum salah seorang korban berinisial K, dari Kantor Hukum Nata Hedy Nyo & Partner, menunda rencana pelaporan kasus tersebut ke Polresta Pekanbaru. Penundaan dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan visum terhadap korban.
Sebelumnya, laporan polisi dijadwalkan disampaikan pada Senin (16/11/2026). Namun, tim kuasa hukum memilih menunggu hasil pemeriksaan medis sebagai bagian dari kelengkapan bukti sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Nata Hedy Nyo, S.E., S.H., M.H., Gazalba Putra, S.H., M.H., dan Andi Haryanto, S.H., M.H., menyatakan telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk berkonsultasi dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau.
“Kami sebagai kuasa hukum dari korban, hari ini sudah melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Kami juga telah melakukan konsultasi kepada LAM Provinsi Riau,” ungkap perwakilan tim kuasa hukum kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Selain berkonsultasi dengan LAM Riau, tim kuasa hukum juga telah menyampaikan pengaduan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pekanbaru.
Dalam proses pendampingan tersebut, korban disebut sempat dimintai keterangan oleh petugas. Bahkan, menurut kuasa hukum, korban sampai meneteskan air mata ketika memberikan keterangan karena masih mengalami trauma.
“Untuk laporan ke Polresta Pekanbaru masih kita pending sambil menunggu hasil visum,” ujarnya.

Diduga Dijambak Dan Dipukul
Dugaan kekerasan tersebut disebut terjadi pada Kamis (12/11/2026) dan dialami dua siswa berinisial K dan G.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim kuasa hukum korban K, dugaan tindakan fisik itu melibatkan dua tenaga pengajar, masing-masing guru olahraga dan guru Bahasa Indonesia.
Kedua siswa diduga mengalami tindakan berupa penjambakan rambut dan pemukulan pada bagian dada.
Pasca kejadian, kedua anak tersebut disebut mengalami dampak fisik maupun psikologis. Mereka dilaporkan mengalami trauma dan enggan kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Bahkan, korban K disebut masih mengeluhkan sesak napas serta mengalami kesulitan tidur setelah peristiwa tersebut.
Kontras dengan Visi dan Misi Sekolah
Perhatian lain yang disoroti tim kuasa hukum adalah visi dan misi SD Swasta Sinros Dharma Bakti yang mengedepankan pembentukan generasi bermoral, berbudaya, berkarakter, dan memiliki budi pekerti luhur.
Dalam visi sekolah disebutkan pentingnya membentuk generasi tangguh, bertanggung jawab, pekerja keras, jujur, serta berprestasi dengan perilaku moral dan disiplin diri yang baik.
Sementara itu, misi sekolah mencakup empat kriteria moral, yakni sopan santun, budi luhur, integritas, serta memahami arti malu.
Sekolah juga mencantumkan delapan disiplin diri, di antaranya menghormati orang tua, membangun kerukunan, mengembangkan empati, cinta kasih, berbudi luhur, menjunjung keadilan, serta mengedepankan sikap damai dan lemah lembut.
Tim kuasa hukum menilai, apabila dugaan kekerasan terhadap kedua siswa tersebut terbukti, tindakan itu menjadi persoalan serius karena bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan melalui visi dan misi sekolah.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, bukan lingkungan yang membuat peserta didik merasa terancam. Alasan mendisiplinkan siswa tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan fisik terhadap anak,” tegas tim kuasa hukum.
Kuasa Hukum Soroti Sikap Sekolah
Selain dugaan kekerasan, tim kuasa hukum turut mempertanyakan tindak lanjut pihak sekolah setelah peristiwa tersebut.
Mereka menduga tenaga pengajar yang disebut terlibat masih menjalankan aktivitas mengajar. Sementara itu, menurut penilaian kuasa hukum, belum terlihat langkah konkret pihak sekolah dalam menyikapi persoalan yang dialami kedua siswa.
Kondisi tersebut menjadi perhatian keluarga korban, terutama terkait jaminan keamanan dan kenyamanan anak apabila nantinya kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Tim kuasa hukum meminta pihak sekolah segera mengambil langkah perlindungan terhadap korban maupun peserta didik lainnya. Pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak juga dinilai harus menjadi prioritas.
Dalam mengawal perkara ini, tim kuasa hukum merujuk pada sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 54 ayat (1), Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Mereka juga merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Tim kuasa hukum berharap dugaan kasus tersebut ditangani secara serius, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut mereka, penanganan perkara tidak semata-mata berorientasi pada proses hukum untuk mengungkap fakta, tetapi juga harus memastikan hak-hak anak terlindungi serta memberikan pendampingan dan pemulihan bagi korban.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah menanggapi dugaan peristiwa yang terjadi. (*red)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel














