PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan berdampak nyata. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Penguatan Diseminasi dan Asistensi Pedoman Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) di Wilayah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kakanwil, Rabu (15/4).
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, serta jajaran Tim Kerja AIEK Kantor Wilayah. Tim Pusat dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Ika Ahyani Kurniawati.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menekankan bahwa penguatan analisis kebijakan merupakan instrumen krusial untuk memastikan setiap regulasi yang diimplementasikan di wilayah Riau telah melalui proses evaluasi yang objektif.
Baca juga: Kemenkum Riau Buka Ruang Pelaporan Disharmonisasi Produk Hukum Daerah
“Analisis kebijakan bukan sekadar tugas administratif, melainkan ruh dari perbaikan tata kelola hukum di daerah. Melalui mekanisme AIEK yang tepat, kita dapat memetakan efektivitas sebuah kebijakan serta memberikan rekomendasi yang strategis bagi pimpinan. Saya instruksikan kepada seluruh Tim Kerja di Kanwil Riau agar memanfaatkan asistensi dari BSK Hukum ini dengan maksimal untuk meningkatkan standar evaluasi kebijakan kita,” ujar Rudy Hendra Pakpahan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, menjelaskan mengenai pedoman terbaru dalam pelaksanaan analisis kebijakan serta teknis asistensi yang akan dilakukan selama kunjungan kerja tim BSK di Pekanbaru. Penguatan ini bertujuan agar instrumen AIEK di wilayah selaras dengan target kinerja pusat dalam menciptakan kebijakan hukum yang berkualitas.
Kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini menjadi wadah diskusi antara tim pusat dan daerah dalam membedah berbagai tantangan implementasi kebijakan hukum. Dengan adanya asistensi langsung dari BSK Hukum, Kanwil Kemenkum Riau optimis dapat menyajikan analisis kebijakan yang lebih tajam, akurat, dan representatif bagi pembangunan hukum di Bumi Lancang Kuning. (*J2R)
