PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan perubahan orientasi kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar, dari perjuangan memenangkan kontestasi politik menjadi pengabdian untuk masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Agung saat membuka Sosialisasi Produk Hukum se-Kecamatan Kota Pekanbaru yang diikuti masyarakat dari Kecamatan Payung Sekaki, Tuah Madani, dan Senapelan di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Senin (21/9/2026).
Agung mengatakan, setelah sekitar satu tahun memimpin Pekanbaru bersama Markarius, pemerintah kota berupaya mengarahkan berbagai program pada penyelesaian persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Dulu, kita sama-sama di 15 kecamatan untuk bagaimana memenangkan Agung Nugroho-Markarius Anwar. Tapi hari ini, kita berubah dan tidak lagi tentang memenangkan. Perjuangan kita ubah menjadi pengabdian, yaitu menyukseskan program-program Pemko Pekanbaru,” kata Agung.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemko Pekanbaru antara lain kebersihan kota, pendidikan melalui program zero anak putus sekolah, penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
“Jalan dibagusin, anak sekolah diurusin, kesehatan ditingkatkan penjaminannya. Pertemuan dan silaturahmi juga kami lakukan,” ujarnya.
Agung menyebut berbagai capaian dan penghargaan yang diterima Pemko Pekanbaru merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan. Karena itu, capaian tersebut menurutnya tidak semata-mata melekat pada wali kota dan wakil wali kota.
“Prestasi hari ini tidak hanya diakui masyarakat Kota Pekanbaru, tetapi juga masyarakat Provinsi Riau. Banyak masyarakat dari luar daerah yang datang ke Pekanbaru,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan menjalankan pemerintahan tidak terlepas dari peran aparatur sipil negara (ASN), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta jajaran pemerintahan lainnya.
“Tanpa kepala dinas, tanpa camat, tanpa lurah, dan tanpa ASN Kota Pekanbaru, pemerintahan ini tidak bisa berjalan secepat ini,” ujar Agung.
Selain program pelayanan masyarakat, Agung juga menyoroti penyelesaian kewajiban pemerintah daerah yang diwariskan dari periode sebelumnya. Ia menyebut kewajiban sekitar Rp470 miliar telah diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Menurut Agung, penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan ketika kondisi anggaran daerah tidak mengalami peningkatan signifikan dan terdapat pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Pemko Pekanbaru kemudian berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan.
“Anggarannya sama, bahkan ada pemotongan anggaran. Tetapi, kami tingkatkan dengan pendapatan. Artinya, anggarannya sama, tetapi hasilnya berbeda,” ungkapnya.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut, lanjut Agung, diarahkan kembali untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk melalui kebijakan perpajakan dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada triwulan II 2026 yang mencapai 7,39 persen.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, aktivitas ekonomi Pekanbaru banyak ditopang sektor yang melibatkan tenaga kerja secara luas.
“Kalau padat modal, banyak investasi, misalnya membangun sebuah pabrik. Anggarannya besar dan biayanya besar, tetapi dinikmati hanya sebagian orang di pabrik itu sendiri. Tapi Kota Pekanbaru pertumbuhannya didukung oleh padat karya,” jelasnya.
Agung berharap berbagai program pemerintah kota dapat meningkatkan daya beli sekaligus menjaga perputaran uang di dalam daerah. Salah satunya melalui pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diharapkan ikut mendorong aktivitas ekonomi lokal.
“Gunanya untuk apa? Pegawai wajib membelanjakan uangnya di Kota Pekanbaru. Sehingga, perputaran ekonomi ada,” tuturnya.
Agung menegaskan, pembangunan Pekanbaru tidak dapat hanya mengandalkan peran wali kota dan wakil wali kota. Dukungan jajaran Pemko Pekanbaru dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. (*red)
