JAKARTA, SINURBERITA.COM — Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah sekaligus menghadapi maraknya disinformasi dan hoaks yang beredar di ruang publik.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan jaringan kehumasan pemerintah harus memiliki narasi yang selaras serta mampu menyampaikan informasi hingga ke pelosok daerah.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, koordinasi antara humas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah juga diperlukan sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas komunikasi pemerintah.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengetahui apabila terdapat informasi yang terlambat disampaikan, kurang jelas, atau belum mampu menjangkau masyarakat secara optimal.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Baca juga: Mutasi Besar Polri: 424 Pati dan Pamen Bergeser, Wakapolda Riau Berganti
Meutya menambahkan, forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi ketika pemerintah harus menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Digitalisasi, kata dia, membuat kebutuhan terhadap koordinasi komunikasi yang cepat semakin mendesak. Karena itu, forum kehumasan nasional yang selama ini berlangsung melalui agenda Anugerah Media Humas dinilai perlu dilengkapi dengan ruang komunikasi yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkoordinasi secara lebih intensif.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujar Meutya.
Pemerintah Tidak Bisa Menunggu
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menegaskan komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, komunikasi yang efektif dibutuhkan agar masyarakat memahami program sekaligus memberikan dukungan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan besar yang harus bekerja dalam satu orkestrasi komunikasi.
Ia mengingatkan pemerintah tidak dapat menunggu perkembangan isu di ruang digital. Arus informasi bergerak setiap saat melalui media sosial sehingga pemerintah harus aktif menyediakan informasi yang akurat dan relevan.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.
Baca juga: Mulai 2027 Wajib Punya SKT, Ini Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak
Qodari juga menekankan pentingnya menampilkan masyarakat sebagai wajah dari keberhasilan program pemerintah. Informasi mengenai kebijakan, kata dia, tidak cukup hanya menjelaskan program, tetapi harus menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan warga.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Humas Harus Mendengar Publik
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan fungsi humas pemerintah tidak boleh hanya bersifat satu arah. Selain menyampaikan kebijakan, humas harus mampu membaca isu dan percakapan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Menurutnya, kemampuan membaca percakapan publik penting agar komunikasi pemerintah tidak hanya bersifat responsif terhadap isu negatif dan disinformasi, tetapi juga mampu mengangkat berbagai informasi positif dari daerah.
Bima mendorong jaringan kehumasan pemerintah memperbanyak kisah inspiratif dan keberhasilan program yang dirasakan langsung masyarakat.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Forum Bakohumas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem komunikasi yang lebih terkoordinasi, cepat, dan responsif. Melalui penguatan jaringan kehumasan hingga daerah, pemerintah berharap informasi mengenai kebijakan dan program dapat tersampaikan secara akurat sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. (*red)
2 Komentar