PEKANBARU, SINURBERITA.COM — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 yang dilaksanakan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (1/9/2026).
Evaluasi eksternal tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Riau.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan, serta seluruh ketua dan anggota Tim ZI Kanwil Kemenkum Riau. Sementara, TPN KemenPAN-RB diwakili dua evaluator, Savina Ariani dan Novi Kavita.
Baca juga: Kakanwil Ditjenpas Riau Cek Layanan dan Pembinaan di Lapas Selatpanjang
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan tim evaluator di lobi utama Kanwil Kemenkum Riau. Selanjutnya, Kakanwil bersama jajaran mendampingi proses verifikasi lapangan atau field verification.
Dalam verifikasi tersebut, evaluator meninjau sejumlah area pelayanan publik, mulai dari lobi utama, layanan Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), Ruang Rapat Harmonisasi, hingga layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan sekaligus memastikan aspek transparansi, aksesibilitas, dan kualitas informasi publik berjalan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam dokumen pembangunan Zona Integritas.
Setelah verifikasi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan Desk Evaluasi. Tim ZI Kanwil Kemenkum Riau mengawali sesi tersebut dengan yel-yel Zona Integritas sebagai bentuk semangat dan komitmen jajaran dalam membangun birokrasi yang bersih serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kakanwil kemudian memaparkan capaian pembangunan Zona Integritas yang mencakup enam area perubahan. Paparan juga menyoroti berbagai inovasi layanan berbasis digital serta dampak dan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
Sesi evaluasi dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman materi oleh TPN KemenPAN-RB kepada masing-masing kelompok kerja (Pokja) Zona Integritas.
Pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan evaluator dijawab jajaran Kanwil Kemenkum Riau dengan memaparkan data dukung atau eviden yang relevan sebagai bagian dari proses verifikasi capaian pembangunan ZI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan apresiasi kepada TPN KemenPAN-RB atas pelaksanaan evaluasi sekaligus masukan yang diberikan kepada jajaran Kanwil.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata berorientasi pada perolehan predikat WBBM, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja dan komitmen berkelanjutan aparatur sipil negara.
Baca juga: Mulai 2027 Wajib Punya SKT, Ini Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kehadiran serta masukan berharga dari Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB di Provinsi Riau. Terlepas dari capaian predikat WBBM yang kita perjuangkan bersama, Pembangunan Zona Integritas sejatinya adalah komitmen moral dan kewajiban berkelanjutan kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ujar Rudy.
Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan TPN dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami berharap seluruh catatan serta masukan TPN dapat segera kami sempurnakan demi menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Riau,” katanya.
Seluruh rangkaian Desk Evaluasi WBBM 2026 berlangsung aman dan tertib. Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Riau pun optimistis proses evaluasi tersebut dapat memberikan hasil terbaik sekaligus mengantarkan instansi meraih predikat WBBM Tahun 2026.
Bagi Kanwil Kemenkum Riau, pembangunan Zona Integritas diharapkan tidak berhenti pada pencapaian predikat, tetapi terus diwujudkan melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan, inovasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*J2R)
