PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Menghadapi polemik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Forkopimda serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Riau SF Hariyanto, didampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP dan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Sejumlah peserta lainnya mengikuti rapat koordinasi tersebut secara video conference.
Rakor membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan pencegahan, deteksi dini hingga percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Perusahaan pemegang HGU dan PBPH juga didorong memperketat pengawasan di wilayah konsesi masing-masing serta memastikan kesiapan personel, peralatan dan sarana pendukung untuk menghadapi potensi Karhutla.
Baca juga: Karhutla Bakar 20.448 Hektare, KLH Segel 30 Badan Usaha di 7 Provinsi
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur harus menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi dapat segera ditangani sebelum meluas,” tegas Pangdam.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri dan dunia usaha menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan serta memastikan respons cepat di lapangan.
Melalui rakor tersebut, seluruh unsur menyatukan langkah untuk menghadapi periode rawan Karhutla di Riau. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu membuat pencegahan dan penanganan kebakaran berlangsung lebih cepat, terukur dan terpadu. (*J2R)
