JAKARTA, SINURBERITA.COM — Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyoroti polemik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029. Mahfud menduga isu tersebut bukan sekadar pernyataan politik spontan, melainkan memiliki dampak politik yang dinilai menguntungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Mahfud mengatakan, meski Budi Arie menjadi pihak yang paling banyak mendapat sorotan setelah melontarkan pernyataan tersebut, situasi itu justru dinilai dapat membawa keuntungan politik bagi Jokowi.
“Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap aja Pak Jokowi yang diuntungkan,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, dikutip Sabtu (5/9/2026).
Menurut Mahfud, pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak dapat diproses secara pidana karena tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Karena itu, ia menilai polemik tersebut lebih tepat dilihat dalam perspektif dinamika dan kalkulasi politik.
“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” kata Mahfud.
Baca juga: Gunung Anak Krakatau Erupsi, Lava Fountain Terlihat dan Dentuman Terdengar
Ia kemudian menyoroti sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengecam pernyataan Budi Arie. Menurut Mahfud, polemik tersebut justru semakin berkembang karena adanya respons politik dari berbagai pihak.
“PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum,” ujarnya.
Budi Arie Sempat Minta Maaf
Polemik bermula ketika Budi Arie dalam sebuah acara menyampaikan kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat. Ia mengaku memiliki firasat mengenai adanya potensi percepatan pemilu dan menyebut telah membicarakan hal tersebut dengan Jokowi.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut kemudian disambut seruan “siap” dari audiens.
Budi Arie selanjutnya mengaitkan kemungkinan percepatan pemilu dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Ia membandingkannya dengan situasi politik menjelang Reformasi 1998, ketika Pemilu 1999 dilaksanakan lebih cepat dibanding jadwal pemilu berikutnya.
“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” katanya.
Budi Arie juga menilai keresahan masyarakat serta kondisi ekonomi berpotensi memunculkan perubahan politik yang tidak terduga.
“Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” ujarnya.
Setelah pernyataannya menuai polemik, Budi Arie sempat menyampaikan permintaan maaf. Namun, ia kembali menyampaikan analisis bahwa kemungkinan percepatan pemilu tetap terbuka.
Baca juga: Karhutla Bakar 20.448 Hektare, KLH Segel 30 Badan Usaha di 7 Provinsi
Mahfud menilai rangkaian peristiwa tersebut pada akhirnya membuat nama Jokowi kembali menjadi bagian dari perbincangan politik nasional.
Ia juga mengaitkan dinamika itu dengan perubahan arah kritik politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mahfud, sejak 2024 Jokowi kerap menjadi sasaran kritik, sedangkan belakangan sorotan politik mulai bergeser kepada pemerintahan Prabowo.
“Sehingga menurut saya ini kalau bukan permainan politik, tapi dampak politiknya seperti itu,” kata Mahfud.
Mahfud bahkan menilai, apabila rangkaian tersebut memang merupakan sebuah strategi politik, maka strategi itu dapat disebut menguntungkan Jokowi.
“Ini menurut saya kecerdikannya kalau mau dianggap Pak Jokowi itu mengetahui, bahkan menyuruh ini, itu kecerdikan menurut saya,” ujarnya.
Ia menambahkan, polemik tersebut dinilai memberikan keuntungan politik kepada sejumlah pihak. Budi Arie menjadi pusat perhatian, PSI mendapat sorotan lebih besar, sementara Jokowi kembali menjadi pembicaraan di tengah dinamika politik nasional.
“Tidak akan mengancam Budi Arie secara hukum, dan juga PSI akan makin terkenal, Pak Jokowi makin terkenal juga,” pungkas Mahfud. (*red)
