PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus menunjukkan peran aktifnya dalam mengawal penyelesaian isu-isu strategis di daerah, khususnya terkait konflik agraria.
Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, hadir langsung dalam pertemuan bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang digelar di Balai Serindit Aula Gubernuran, Gedung Daerah Riau, Kamis (16/4).
Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Gubernur Riau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau. Turut hadir memimpin rombongan dari Senayan, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, beserta tim guna mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik agraria dan tata kelola lahan di Provinsi Riau.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai dinamika sengketa lahan yang melibatkan masyarakat, perusahaan, hingga instansi pemerintah.
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Riau dalam agenda ini menjadi sangat krusial, mengingat peran kementerian dalam memberikan kepastian hukum serta pendampingan regulasi terkait administrasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Baca juga: Kemenkum Riau Buka Ruang Pelaporan Disharmonisasi Produk Hukum Daerah
Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungannya terhadap langkah proaktif BAM DPR RI dalam menjemput bola aspirasi masyarakat Riau.
“Kami menyambut baik langkah BAM DPR RI untuk menerima aspirasi dan mencari solusi konkret atas konflik agraria di Riau. Kanwil Kemenkum Riau siap bersinergi, baik dari sisi harmonisasi regulasi daerah maupun perlindungan hukum bagi masyarakat, agar tata kelola lahan di Riau dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Rudy Hendra Pakpahan.
Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, dalam arahannya menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan keberanian dan sinergi lintas instansi. Ia berharap pertemuan ini mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Riau.
Acara yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan komitmen bersama antara DPR RI, Pemerintah Daerah, dan instansi vertikal untuk membentuk langkah-langkah strategis dalam meminimalisir potensi konflik pertanahan di masa depan, demi terciptanya kondusivitas pembangunan di Provinsi Riau. (*J2R)
