JAYAPURA, SINURBERITA.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan keprihatinan atas aksi pemalangan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua. Pemerintah mengingatkan agar persoalan yang terjadi tidak sampai menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya, menegaskan rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap terbuka bagi masyarakat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujar Azhar dalam keterangan resminya, Jumat (19/6).
Baca juga: Koops Habema Tegaskan Tak Ada Patroli TNI Saat Ledakan di Danggoa
Ia menilai penutupan akses rumah sakit dapat berisiko terhadap keselamatan pasien, khususnya mereka yang berada dalam kondisi gawat darurat.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” katanya.
Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama rumah sakit, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Pihak rumah sakit melakukan pengalihan akses melalui pintu kedua untuk menjaga keamanan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan laporan terkini, sejumlah layanan utama masih beroperasi seperti biasa. Instalasi Gawat Darurat (IGD), layanan rawat inap, dan rawat jalan tetap melayani masyarakat. Tercatat dua pasien berada di IGD, 33 pasien menjalani perawatan rawat inap, serta enam pasien mendapatkan perawatan di ruang intensif.
Baca juga: Ribuan Warga Meriahkan Jalan Sehat Sarungan Festival Al-A’zhom 2026
Manajemen RSUP Jayapura juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, serta pihak Universitas Cenderawasih untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain itu, rumah sakit telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai dan menyampaikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi masyarakat adat setempat mengenai kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog dan musyawarah dengan seluruh pihak terkait, sehingga tidak berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat Papua.
“Dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas Azhar. (*red)
Sumber: Humas Kemenkes
