JAKARTA, SINURBERITA.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).
Penggeledahan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan BGN. Dalam perombakan itu, Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik JAM Pidsus di kantor BGN.
Baca juga: Sambut HUT ke-51, Pupuk Kujang Gelar Donor Darah dan Kegiatan Sosial
Namun, hingga berita ini ditulis, Kejagung belum mengungkap perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun barang bukti yang sedang dicari penyidik.
“Rencananya akan disampaikan secara resmi dalam konferensi pers sore ini,” ujar Jeffry kepada wartawan.
Selain penggeledahan, beredar informasi bahwa penyidik turut mengamankan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya. Menanggapi kabar tersebut, Jeffry belum memberikan penjelasan rinci.
“Nanti secara resmi dirilis,” kata Jeffry singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari.
Pergantian seluruh pucuk pimpinan BGN memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik, terutama terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.
Baca juga: PLN Group Regional Riau Perkuat Sinergi dengan Kejati Riau Dukung Keandalan Ketenagalistrikan
Dalam beberapa bulan terakhir, BGN menjadi sorotan setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima manfaat MBG di berbagai daerah. Insiden tersebut memicu kritik terhadap sistem pengawasan, kualitas bahan pangan, serta tata kelola distribusi program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Berbagai kalangan juga mendesak agar evaluasi terhadap program MBG tidak hanya berhenti pada pergantian pejabat, tetapi turut menyentuh aspek pengelolaan anggaran, mekanisme pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.
Program MBG merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menyasar puluhan juta penerima manfaat. Hingga Maret 2026, program tersebut dilaporkan telah menjangkau lebih dari 61,2 juta orang, termasuk sekitar 49 juta siswa sekolah di seluruh Indonesia.
Dengan adanya penggeledahan di kantor BGN, perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan Kejagung serta hasil penyelidikan yang akan diumumkan secara resmi. Hingga saat ini, Kejagung masih belum mengungkap secara terbuka perkara yang sedang ditangani terkait lembaga tersebut. (*red)
