PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Wali Kota Agung Nugroho memimpin rapat Focus Group Discussion (FGD) terkait penguatan produk media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Rabu (20/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di TRC Pekanbaru itu membahas strategi komunikasi publik pemerintah di era digital.
FGD tersebut turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra beserta jajaran terkait, serta menghadirkan narasumber komunikasi publik, Amsal Sitepu.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai aspek pengelolaan media sosial pemerintah, mulai dari produksi video konten, publikasi informasi digital, hingga etika penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial.
Baca juga: PLN UID Riau dan Kepri Perkuat Semangat Inovasi melalui Marketing Award 2026
Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa media sosial kini bukan sekadar sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi representasi wajah pemerintah di tengah masyarakat.
“Media sosial bukan hanya sarana informasi, tetapi juga menjadi wajah pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Karena itu, setiap konten yang dipublikasikan harus memiliki nilai edukasi, akurat, serta tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, profesional, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
Baca juga: Fantastis! PD SINA Raup Rp228 Juta dari Aset Pemko, Setor Kas Daerah Hanya Rp10 Juta
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, menjelaskan bahwa FGD digelar guna memperkuat pemahaman seluruh jajaran pemerintah terkait tata kelola media sosial yang sehat dan produktif.
“Perkembangan arus informasi digital menuntut pemerintah lebih adaptif dalam membangun komunikasi publik yang positif,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Amsal Sitepu memaparkan strategi pengelolaan konten media sosial yang efektif dan beretika. Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi di media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dalam menyampaikan pesan kepada publik.
“Konten digital pemerintah harus mampu memberikan informasi yang benar, menenangkan masyarakat, dan membangun optimisme publik. Karena itu, etika komunikasi menjadi hal yang sangat penting,” tutupnya. (*J2R)
