JAKARTA, SINURBERITA.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROJO mendesak pemerintah segera memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berkategori kuat pada 2026. Organisasi masyarakat tersebut meminta pemerintah menjamin ketersediaan air irigasi, memperlancar distribusi pupuk subsidi, serta memperkuat pendampingan kepada petani guna mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Desakan itu disampaikan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi peluang terjadinya El Niño kuat pada 2026 mencapai 98 persen. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (29/6/2026), menyampaikan bahwa puncak El Niño diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026, bertepatan dengan musim kemarau.
Fenomena tersebut diperkirakan akan menurunkan curah hujan di bawah normal klimatologis, terutama di wilayah selatan khatulistiwa, meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, serta sebagian Sumatra dan Kalimantan. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, mengganggu produksi pertanian, hingga memicu kenaikan harga pangan.
Baca juga: Polres Purwakarta Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino “Godzilla”
Ketua Bidang Pertanian DPP PROJO, Sonny Silaban, mengatakan peringatan BMKG harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, dampak El Niño tidak hanya mengancam hasil panen petani, tetapi juga stabilitas pasokan pangan nasional.
“Peringatan dari BMKG ini adalah alarm keras bagi kita semua. El Niño kuat bukan sekadar persoalan cuaca kering, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pemerintah tidak boleh terlambat mengambil langkah antisipasi,” kata Sonny, Senin.
Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah harus segera diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan. PROJO mengusulkan tiga langkah prioritas untuk meminimalkan dampak El Niño terhadap sektor pertanian.
Pertama, memastikan distribusi air melalui optimalisasi jaringan irigasi, embung, serta bantuan pompa air di sentra-sentra produksi padi agar kebutuhan air selama musim kemarau tetap terpenuhi.
Kedua, meningkatkan pendampingan kepada petani dalam menyesuaikan pola tanam. Mengingat Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik berbeda, petani dinilai perlu diarahkan menggunakan varietas tahan kekeringan atau beralih menanam palawija di wilayah yang diperkirakan mengalami defisit air.
Ketiga, menjamin penyaluran pupuk subsidi tepat waktu tanpa kendala birokrasi. Menurut PROJO, kecukupan nutrisi tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Baca juga: BMKG Ingatkan Pemerintah dan Masyarakat Antisipasi Musim Kemarau 2026
Selain itu, PROJO juga meminta pemerintah memprioritaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menjaga cadangan air di waduk dan bendungan strategis sebagai penyangga kebutuhan irigasi.
“Operasi Modifikasi Cuaca harus diprioritaskan untuk mengisi waduk dan bendungan strategis. Petani adalah garda terdepan ketahanan pangan nasional, sehingga mereka tidak boleh menghadapi ancaman kekeringan tanpa dukungan logistik dan infrastruktur yang memadai,” ujar Sonny.
BMKG memperkirakan El Niño 2026 dapat berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan. Apabila tidak diantisipasi secara komprehensif, fenomena tersebut berpotensi menyebabkan defisit air, menurunkan produksi pangan, memicu kelangkaan sejumlah komoditas, serta meningkatkan tekanan inflasi di berbagai daerah.
PROJO menyatakan siap mengawal pelaksanaan langkah-langkah mitigasi pemerintah di daerah agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat benar-benar terlaksana dan mampu melindungi petani dari dampak perubahan iklim ekstrem. (*red)
