JAKARTA, SINURBERITA.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
“Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri menelusuri bagaimana aktivitas tambang ilegal tersebut dapat berlangsung dalam jumlah besar.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” ujar Prabowo.
Baca juga: Modus Baru Penyelundupan Timah Ilegal Terbongkar, Disamarkan Bersama Oli Bekas dan Burung
Ia menegaskan, jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada aparat harus digunakan untuk memastikan penegakan hukum berjalan.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, kepada mereka kalau nggak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus berani melakukan penertiban terhadap bawahannya apabila ditemukan pelanggaran.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.
Ia mengakui langkah penegakan hukum terkadang dapat menyentuh orang-orang yang berada dalam lingkaran institusi sendiri. Namun, menurutnya, kepentingan rakyat dan negara harus menjadi prioritas.
“Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak, tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan,” ujarnya.
Prabowo kembali menegaskan agar Panglima TNI dan Kapolri serius mengusut dugaan keterlibatan atau pembiaran aparat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tutur Prabowo.
Mendengar perintah tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto langsung berdiri dan menunjukkan sikap siap untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
Selain persoalan tambang ilegal, Presiden Prabowo juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut kinerja Bea Cukai. Ia juga mengingatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar menjalankan tugas pengawasan terhadap praktik penyelundupan.
“Tapi Menteri Keuangan usut Bea Cukai juga, ya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” kata Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan praktik penyelewengan dan ketidakadilan berlangsung.
Ia juga mengingatkan para pejabat dan aparat agar berani menegakkan kebenaran meskipun langkah tersebut berpotensi menyentuh pihak-pihak yang berada di lingkungan sendiri.
“Mereka anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan,” tegasnya. (*J2R)
