JAKARTA, SINURBERITA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengutuk keras aksi pembakaran pesawat AMA Air PK-RCY serta pembunuhan terhadap pilotnya, Nicholas F. Goselin, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk aksi kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan di wilayah Papua.
Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam, Honi Havana, mengatakan sejak menerima laporan awal insiden tersebut, Kemenko Polkam langsung melakukan pemantauan secara intensif dan berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menangani peristiwa tersebut.
“Kemenko Polkam terus memonitor perkembangan situasi dan memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara terpadu bersama TNI, Polri, serta instansi terkait,” ujar Honi Havana dalam keterangan resminya, Kamis (2/7/2026).
Kemenko Polkam juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel TNI, Polri, dan unsur terkait yang berhasil mengevakuasi jenazah Nicholas F. Goselin pada Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIT.
Saat ini, jenazah korban telah berada di Rumah Sakit Tentara (RST) Timika. Selanjutnya, Koops TNI Habema akan menyerahkan jenazah kepada pihak PT AMA Air untuk diterbangkan ke Jakarta.
Pemerintah menegaskan proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap para pelaku akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, langkah pengamanan terhadap penerbangan perintis di Papua akan terus diperkuat guna menjamin keselamatan awak pesawat, penumpang, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di wilayah pedalaman.
Insiden tersebut kembali menjadi perhatian serius pemerintah karena penerbangan perintis memiliki peran strategis sebagai akses utama distribusi logistik, layanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat di wilayah Papua yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kemenko Polkam memastikan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat di Papua tetap berjalan tanpa gangguan. (*red)
