JAKARTA, SINURBERITA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi di wilayah Riau.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, yang mendampingi Plt Gubernur Riau sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan tata kelola energi.
Baca juga: Terungkap! BRK Syariah Akui Dugaan Pelanggaran dalam Pembiayaan Agribisnis MKM Rp53,1 Miliar
Kerja sama ini difokuskan pada pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Langkah ini diharapkan mampu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Riau dan BPH Migas berkomitmen memastikan distribusi energi berjalan tertib, tepat sasaran, dan transparan sehingga manfaat subsidi pemerintah dapat diterima masyarakat yang berhak.
Selain memperkuat pengawasan di lapangan, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM di stasiun pengisian bahan bakar.
Baca juga: Refly Harun Protes Roy Suryo dan Dokter Tifa Dipamerkan dengan Rompi Tahanan
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat meminimalkan praktik penyalahgunaan serta spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menegaskan dukungannya terhadap implementasi kerja sama tersebut. Menurutnya, ketersediaan dan kepastian distribusi energi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat,” ujar Ninno.
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi dan kompensasi di Riau, sekaligus mendukung terciptanya sistem penyaluran energi yang lebih akuntabel dan berkeadilan. (*red)
Sumber: Mediacenter Riau
