MEDAN, SINURBERITA.COM – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, membawa sejumlah aspirasi strategis mewakili kota-kota di Kalimantan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Medan. Aspirasi tersebut mencakup keadilan fiskal, evaluasi kebijakan transfer keuangan daerah, hingga pemerataan manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Rabu (1/7/2026) malam.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan, Edi menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota di Kalimantan tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing daerah, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Edi.
Ia menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang dinilai tidak sebanding dengan tuntutan peningkatan pelayanan publik. Karena itu, pemerintah pusat diminta meninjau kembali formula Transfer Keuangan Daerah dalam APBN dengan mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, karakteristik perkotaan, serta kebutuhan riil pelayanan masyarakat.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” katanya.
Baca juga: SF Hariyanto Tegaskan ASN Harus Berani Tolak Perintah Atasan yang Melanggar Aturan
Selain mendorong keadilan dalam transfer fiskal, Edi juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, kebijakan fiskal perlu memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi, tingkat urbanisasi, dan beban pelayanan yang dihadapi pemerintah kota.
Di sektor kesehatan, Edi meminta pemerintah pusat mengevaluasi skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kebijakan Universal Health Coverage (UHC). Ia menilai pembiayaan layanan kesehatan harus dirancang secara proporsional agar tidak semakin membebani anggaran pemerintah daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Namun skema pembiayaannya harus adil sehingga tidak menambah tekanan fiskal daerah,” ujarnya.
Rakernas juga dimanfaatkan untuk menyampaikan usulan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang direncanakan mulai berlaku pada 2027. Menurut Edi, penerapan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk struktur kepegawaian dan dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terkait pembangunan IKN, Edi menegaskan bahwa manfaat pembangunan ibu kota negara baru harus dirasakan secara merata oleh seluruh kota di Kalimantan, bukan hanya daerah penyangga. Ia mendorong penguatan konektivitas antardaerah, pengembangan jaringan logistik, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi agar seluruh wilayah dapat menjadi bagian dari ekosistem IKN.
Baca juga: DJKI Rekomendasikan Pemblokiran 50 Situs Drama Korea Ilegal
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, meliputi peningkatan Jalan Trans-Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol, pengembangan jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.
Selain itu, pemerintah pusat juga diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan agar distribusi energi tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.
Menutup penyampaiannya, Edi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya. (*Ery/Jaiyadi)
1 Komentar