PONTIANAK, SINURBERITA.COM – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta perbankan memperluas akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Edi saat memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (8/7/2026).
Edi mengungkapkan, dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, hanya program percepatan penyaluran KUR yang belum mencapai target. Menurutnya, perluasan akses pembiayaan produktif menjadi salah satu kunci memperkuat perekonomian daerah.
“Perluasan akses pembiayaan produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, khususnya di bidang inklusi keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Oleh sebab itu, perbankan harus ikut berkontribusi melalui perluasan akses pembiayaan, termasuk KUR,” katanya.
Menurut Edi, KUR merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor riil, terutama bagi UMKM yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Karena itu, bank penyalur KUR diminta lebih proaktif menjangkau pelaku usaha yang layak mendapatkan pembiayaan namun belum terlayani.
Ia juga menilai keberadaan Roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026–2030 menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah dan sektor keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan.
“Kita perlu memastikan program-program TPAKD benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk membuka akses KUR bagi pelaku usaha yang membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, menyampaikan bahwa sembilan dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025 telah terealisasi sesuai target, bahkan sebagian melampaui 100 persen.
Namun, program akselerasi penyaluran KUR masih belum memenuhi sasaran. Dari target 5.500 debitur, realisasi baru mencapai sekitar 4.800 debitur atau masih kurang sekitar 700 debitur.
“Masih kurang sekitar 700 debitur,” ungkap Rochma.
Ia menilai capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama karena berkaitan langsung dengan sektor perbankan yang berada dalam pengawasan OJK. Menurutnya, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran KUR.
“Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa masalahnya, sehingga di tahun 2026 bisa kita perbaiki,” tutupnya. (*Jaiyadi)
Sumber: Prokopim Pontianak
