JAKARTA, SINURBERITA.COM – Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dipersiapkan untuk langsung memasuki dunia kerja justru masih menjadi bagian dari kelompok pengangguran di Indonesia.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara sistem pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena SMK sejak awal dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan khusus yang dapat langsung diserap dunia kerja.
“Agak menjadi ironi SMK-SMK kita yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semuanya. SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia,” kata Sarmuji dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Baca juga: Bapenda Pekanbaru Bongkar Iklan di Pohon, Pelaku Usaha Diingatkan Patuhi Aturan
Sarmuji mengungkapkan, sejumlah SMK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menunjukkan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri.
Bahkan, menurutnya, terdapat lulusan yang sudah mendapatkan pesanan atau penawaran dari perusahaan industri sebelum menyelesaikan pendidikan.
“Kami mengunjungi beberapa SMK di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sangat siap untuk masuk ke industri. Bahkan belum lulus sudah banyak dipesan oleh industri,” ujarnya.
Namun, ia mempertanyakan bagaimana kesesuaian kurikulum dan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri pada sistem pendidikan secara umum.
Baca juga: Dirpuanter Ster TNI Tutup Penataran Tenaga Pendidik Teritorial 2026
Ia menilai hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha perlu diperkuat agar keterampilan yang diperoleh siswa benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Pertanyaannya, bagaimana dunia pendidikan secara umum ada link and match dengan industri kita?” tuturnya.
Sarmuji berharap pembenahan pendidikan vokasi dapat dilakukan secara signifikan. Dengan demikian, potensi bonus demografi Indonesia yang diperkirakan berlangsung hingga 2035 dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, jumlah penduduk usia produktif yang besar harus menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menambah persoalan pengangguran.
“Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035 betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (*red)
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News dan WA Channel
