JAKARTA, SINURBERITA.COM — Kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan profesional dan generasi muda berprestasi untuk masuk ke dunia pemerintahan.
Nadiem dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta uang pengganti senilai Rp5,6 triliun.
Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Nadiem terancam hukuman tambahan selama sembilan tahun penjara.
Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026), Nadiem mengaku kecewa atas tuntutan yang diterimanya. Ia menilai tuntutan tersebut terlalu berat dan bahkan melebihi total harta kekayaannya.
“Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?” ujar Nadiem dihadapan wartawan.
Baca juga: Krisis Energi Global Diprediksi hingga 2027, DEN Imbau Warga Hemat BBM
Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya.
Kasus ini kemudian memicu perdebatan di ruang publik terkait dampaknya terhadap minat kalangan profesional untuk terlibat dalam pemerintahan. Banyak pihak menilai risiko hukum yang besar dapat membuat figur-figur kompeten berpikir ulang sebelum menerima jabatan publik.
Sorotan tersebut juga datang dari kreator konten pendidikan Jerome Polin. Melalui akun Threads miliknya, Jerome mengaku khawatir kasus Nadiem dapat membuat orang-orang berkualitas dan berintegritas enggan bekerja di pemerintahan.
“Liat Mas Nadiem dipenjara 18 tahun, ujung-ujungnya semua orang berkualitas dan berintegritas bakal takut masuk ke/bekerja sama dengan pemerintah, akhirnya diisi oleh orang-orang yang korup,” tulis Jerome, Rabu (13/5/2026).
Jerome yang selama ini dikenal memiliki cita-cita menjadi Menteri Pendidikan mengaku sedih melihat kasus tersebut. Menurutnya, kondisi seperti ini dapat membuat banyak orang yang ingin berkontribusi bagi Indonesia menjadi takut mengambil risiko.
“Aku yakin gak cuma aku, tapi semua orang yang punya panggilan untuk berkontribusi untuk Indonesia, orang-orang yang baik, berintegritas, dan tulus, akan takut dan gak mau ambil risiko kalau berakhir seperti ini,” lanjutnya.
Baca juga: Mahasiswa UNRI Laksanakan Praktikum Sosiologi Politik di KPU Riau
Pengamat menilai, kasus ini dapat menjadi alarm bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pejabat publik yang bekerja secara profesional.
Di satu sisi, pemberantasan korupsi tetap harus berjalan tegas demi menjaga akuntabilitas negara. Namun di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu membangun sistem tata kelola yang transparan dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pengambil kebijakan yang bekerja sesuai prosedur.
Jika kekhawatiran tersebut terus berkembang, bukan tidak mungkin kalangan profesional terbaik lebih memilih tetap berada di sektor swasta atau bekerja di luar negeri dibanding masuk ke birokrasi pemerintahan.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas pemerintahan di masa depan, terutama dalam menghadirkan inovasi dan reformasi birokrasi yang membutuhkan sumber daya manusia berintegritas dan kompeten. (*red)
