PEKANBARU, SINURBERITA.COM – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor pendidikan. Salah satu fokus utama yang diperjuangkan ialah penambahan jumlah sekolah penerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI pada tahun 2026.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan delegasi Pemprov Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Gedung E Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto. Turut hadir Inspektur Jenderal Kemendikdasmen RI Faisal Syahrul serta perwakilan Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis pendidikan di Riau dibahas, mulai dari revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), status lahan sekolah, digitalisasi pendidikan, nasib guru non-ASN, hingga perlindungan hukum dalam pelaksanaan program pendidikan.
Baca juga: Mahasiswa UNRI Laksanakan Praktikum Sosiologi Politik di KPU Riau
Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Riau, khususnya melalui program revitalisasi sekolah yang dinilai sangat membantu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
“Tahun 2025 lalu ada 439 sekolah di Riau yang direvitalisasi, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB. Khusus SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan satu Unit Sekolah Baru SMA di Kemuning, Indragiri Hilir dan satu USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu,” ujar Syahrial.
Secara nasional, pada 2025 terdapat sekitar 16 ribu sekolah yang direvitalisasi oleh Kemendikdasmen. Sementara pada 2026, pemerintah pusat menargetkan sekitar 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia masuk program revitalisasi.
Dengan target nasional tersebut, Pemprov Riau berharap mendapat porsi lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
“Jika tahun lalu 439 sekolah, maka tahun 2026 diharapkan bisa mencapai sekitar 900 sekolah yang direvitalisasi di Riau,” katanya.
Untuk jenjang SMA, saat ini terdapat 76 SMA dan 33 SMK di Riau yang telah masuk dalam sistem usulan revitalisasi tahun 2026. Selain itu, Pemprov Riau juga mengusulkan pembangunan enam Unit Sekolah Baru (USB) SMA.
Selain revitalisasi sekolah, pertemuan turut membahas rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di sejumlah daerah di Riau. Beberapa daerah yang telah mengusulkan pembangunan SNT antara lain Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut Syahrial, pihak Kemendikdasmen telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan tersebut.
“Hasil verifikasi itu diharapkan sudah keluar pada 18 Mei mendatang. Kita tentu berharap seluruh usulan SNT dari Riau dapat disetujui,” ujarnya.
Persoalan status lahan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Saat ini terdapat 17 SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas tanah negara eks Caltex/Chevron yang kini berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan.
Karena status lahannya masih pinjam pakai dan belum memiliki sertifikat, sekolah-sekolah tersebut selama ini belum dapat memperoleh bantuan revitalisasi.
Menanggapi hal itu, Gogot Suharwoto menyatakan pihaknya akan membahas solusi agar sekolah-sekolah tersebut tetap dapat menerima program revitalisasi. Salah satu opsi yang disepakati yakni adanya surat pernyataan dari pihak PHR yang memperbolehkan revitalisasi dilakukan.
Pada sektor digitalisasi pendidikan, Kemendikdasmen juga memastikan dukungan lanjutan berupa bantuan perangkat Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP). Jika pada 2025 setiap sekolah menerima satu unit perangkat IFP, maka pada 2026 masing-masing sekolah direncanakan memperoleh tambahan tiga unit lagi.
Sementara terkait guru non-ASN, Kemendikdasmen menegaskan para guru tetap dapat mengajar dan memperoleh hak-haknya. Hal itu mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang memperbolehkan penggunaan maksimal 20 persen dana BOS Pusat untuk honorarium guru non-ASN.
Baca juga: Krisis Energi Global Diprediksi hingga 2027, DEN Imbau Warga Hemat BBM
Pemerintah pusat juga terus mendorong pengangkatan guru non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, aspek perlindungan hukum bagi sekolah dan guru dalam pelaksanaan program pendidikan turut menjadi perhatian. Kemendikdasmen menegaskan penyelesaian persoalan terkait revitalisasi maupun penggunaan dana BOS diutamakan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan penanganan oleh aparat penegak hukum menjadi langkah terakhir.
“Sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dikriminalisasi dalam pelaksanaan program pendidikan,” menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.
Dalam rombongan Pemprov Riau, Sekdaprov Syahrial Abdi turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, Bupati Siak Afni Zulkifli, Penjabat Bupati Rokan Hulu, perwakilan Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kota Pekanbaru, Kepala BPMP Riau Nilam Suri, serta sejumlah pejabat lainnya. (*red)
Sumber: Mediacenter Riau
