PONTIANAK, SINURBERITA.COM – Pemerintah Kota Pontianak mencanangkan periode 2026–2030 sebagai “tahun revolusi sanitasi” melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Program strategis nasional tersebut diharapkan menjadi tonggak perubahan pengelolaan sanitasi perkotaan yang modern, sehat, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak, Sidig Handanu, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Tindak Lanjut Review Mission ADB Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) atau SPALD-T Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rohana Muthalib Bapperida Kota Pontianak, Jumat (29/5/2026).
Menurut Sidig, pembangunan SPALD-T bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi besar tata kelola sanitasi kota yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Mudah-mudahan kita semua berkomitmen mendukung proyek ini sampai dengan tahun 2030. Ini yang saya sebut sebagai periode revolusi sanitasi. Jangan hanya membangun monumen, tetapi memang harus kita sukseskan karena ini menyangkut perubahan perilaku,” ujarnya.
Baca juga: Kejati Kalbar Sembelih 9 Ekor Sapi Kurban untuk Masyarakat
Ia menilai momentum pembangunan SPALD-T sangat penting karena berjalan beriringan dengan upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Saat ini, pemerintah kota juga tengah mengembangkan fasilitas terpadu pengolahan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bank Dunia.
“Momentum ini benar-benar sangat penting karena ada pembangunan SPALD-T yang mengubah air limbah domestik menjadi dikelola dengan baik,” katanya.
Sidig menjelaskan, proyek SPALD-T telah dirancang sejak 2018. Namun, penyediaan lahan masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan.
Karena itu, pihaknya meminta dukungan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang terdampak proyek strategis tersebut.
“Untuk itu kita mohon dukungan dari masyarakat pemilik lahan terdampak,” tegasnya.
Baca juga: Besok, Rupiah Diproyeksi Tembus Rp18.000 per Dolar AS
Pemerintah Kota Pontianak menargetkan hingga 2030 terdapat minimal 3.000 sambungan rumah yang terhubung ke sistem SPALD-T. Sebanyak 1.500 sambungan dibangun melalui proyek CISP, sementara 1.500 lainnya berasal dari dukungan pemerintah kota.
Dalam jangka panjang, jumlah sambungan rumah ditargetkan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 32 ribu sambungan dengan pola pelayanan berbasis klaster masyarakat.
Meski demikian, Sidig mengingatkan bahwa proses pembangunan berpotensi menimbulkan dampak sementara, seperti kemacetan dan gangguan lalu lintas di sejumlah titik pekerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif kepada masyarakat selama proyek berlangsung.
Ia menegaskan, keberhasilan proyek SPALD-T tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, instansi vertikal, dan masyarakat.
“Proyek ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemkot Pontianak. Kuncinya adalah dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat,” pungkasnya. (*Jaiyadi)
