KAMPAR, SINURBERITA.COM – Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terus diperkuat Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi dan penyampaian data kendaraan yang masih menunggak pajak.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kampar, Kamis (11/06/2026), dalam rangka menyerahkan data kendaraan bermotor yang belum melunasi kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah setempat.
“Jadi kami tadi menyampaikan kepada Bapak Bupati Kampar, hari ini kami datang bersama rombongan memberikan data dan informasi kendaraan yang menunggak di wilayah Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, pada 2024 kemarin Kampar mendapatkan bagi hasil sekitar Rp70 miliar,” ujar SF Hariyanto.
Baca juga: Nona Seroja Lahir di Tesso Nilo, Membawa Harapan Baru bagi Gajah Sumatera
Ia menjelaskan, penerapan opsen pajak turut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pada periode 2024–2025, penerimaan Kabupaten Kampar tercatat meningkat menjadi sekitar Rp110 miliar, atau naik sekitar Rp39 miliar.
“Dengan adanya opsen pajak ini, terjadi peningkatan yang cukup baik. Namun masih ada potensi besar yang belum tergali,” katanya.
Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar mencapai sekitar 500 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 ribu kendaraan tercatat masih menunggak pajak dengan potensi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp60 miliar.
“Artinya masih ada ratusan ribu kendaraan yang belum melunasi kewajibannya. Ini potensi besar bagi daerah,” jelasnya.
Baca juga: Harga Sawit Tak Sesuai Aturan, Polri Kerahkan Jajaran Awasi PKS
SF Hariyanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, untuk ikut menyosialisasikan kewajiban pajak kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kesadaran wajib pajak dapat berdampak langsung pada percepatan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik.
“Kalau ini dibayar bahkan 50 persen saja, sudah bisa membantu pembangunan jalan dan fasilitas masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan Tim Penggerak PKK, agar turut mengedukasi warga hingga tingkat RT dan RW terkait pentingnya membayar pajak kendaraan.
“Semua harus bergerak bersama mengingatkan masyarakat agar taat pajak,” pungkasnya. (*red)
Sumber: Mediacenter Riau
