JAKARTA, SINIRBERITA.COM – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memprediksi dinamika politik yang berpotensi mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih akan berlangsung hingga Oktober 2026.
Menurut Amir, sejak awal pemerintahan Prabowo telah muncul berbagai narasi politik, termasuk isu yang menyebut masa kepemimpinan Prabowo hanya berlangsung selama dua tahun.
Ia menilai dinamika tersebut tidak terlepas dari kompleksitas pengelolaan kekuasaan, baik akibat tarik-menarik kepentingan politik di dalam negeri maupun pengaruh kekuatan ekonomi global.
“Sejak awal memang berkembang narasi bahwa Prabowo hanya dua tahun. Ini menyangkut seni dalam mengelola kekuasaan. Sejak dilantik, Prabowo tentu mengetahui bahwa tantangan yang dihadapinya bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar,” kata Amir kepada wartawan, dikutip laman gelora.co. Rabu (2/9/2026).
Amir menyebut terdapat berbagai kepentingan yang memengaruhi perjalanan politik dan ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti keberadaan kelompok berkepentingan di dalam negeri serta kekuatan ekonomi internasional yang dinilainya mempunyai jaringan dalam sistem ekonomi global.
Belajar dari Sejarah
Amir membandingkan tantangan pemerintahan Prabowo dengan situasi ketika Presiden ke-2 RI Soeharto mulai membangun kekuasaannya.
Meski mengakui kondisi politik, ekonomi, dan sosial pada kedua periode tersebut berbeda, Amir menilai terdapat pelajaran sejarah yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.
“Situasi ketika Soeharto naik berbeda dengan kondisi Prabowo sekarang. Tetapi tentu ada pelajaran sejarah yang bisa dipelajari, terutama bagaimana menghadapi ancaman terhadap pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Amir, salah satu tantangan Prabowo adalah mengelola kompromi politik dengan berbagai kekuatan yang kini berada dalam lingkaran pemerintahan.
Ia menilai kompromi politik dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas. Namun, langkah tersebut berisiko apabila pihak yang mendapat ruang justru membawa agenda politik masing-masing.
“Prabowo melakukan kompromi dengan berbagai kekuatan. Tetapi kalau kompromi itu kemudian dimanfaatkan untuk merusak pemerintahan dari dalam, tentu menjadi persoalan serius,” katanya.
Amir mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan pendekatan konfrontatif terhadap seluruh kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.
Menurut dia, konflik terbuka antarkelompok politik dapat meningkatkan ketegangan sosial dan berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal.
“Kalau frontal, risikonya bisa besar. Karena itu, semua harus dikelola dengan hati-hati agar konflik politik tidak berkembang menjadi konflik horizontal,” ujarnya.
Soroti Kericuhan 27 Agustus
Amir juga menyoroti kericuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026. Ia mempertanyakan sejauh mana kesiapsiagaan aparat keamanan dan intelijen dalam membaca potensi gangguan sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam deteksi dini atau kemungkinan adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi.
Ia meminta peristiwa tersebut tidak hanya dilihat sebagai aksi spontan, tetapi juga didalami berdasarkan fakta mengenai aktor dan kelompok yang terlibat.
Amir turut menyinggung meninggalnya seorang pedagang cermin dalam rangkaian kericuhan tersebut. Menurut dia, kasus itu perlu diusut secara serius sesuai ketentuan hukum.
“Ada pertanyaan besar, apakah aparat keamanan dan intelijen sudah cukup waspada. Harus dilihat secara menyeluruh apakah ada kelompok liar yang memanfaatkan situasi,” katanya.
Terkait keterlibatan organisasi masyarakat, termasuk GRIB Jaya, Amir menilai peran masyarakat dalam menjaga keamanan dapat dipahami sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum.
Dorong Penataan Pemerintahan
Amir juga menilai pemerintahan Prabowo sedang melakukan pembenahan terhadap sejumlah persoalan yang menurutnya diwariskan dari periode sebelumnya.
Ia berpandangan bahwa selama satu dekade terakhir terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola pemerintahan yang membutuhkan penataan.
Dalam konteks tersebut, Amir melihat pelibatan unsur militer dalam sejumlah kebijakan dan program pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol serta stabilitas.
“Yang kurang diperhatikan banyak orang, menurut saya Prabowo sebenarnya sedang melakukan penertiban. Ada kehendak politik untuk memperbaiki bangsa dan menjalankan mandat rakyat,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala daerah, termasuk yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah, menjalankan pemerintahan secara profesional dan tidak terjebak pada kepentingan kelompok.
Perkuat Koordinasi Penegak Hukum
Di sektor pemberantasan korupsi, Amir mendorong adanya pembagian kewenangan yang lebih jelas di antara aparat penegak hukum.
Menurut dia, Presiden perlu memperkuat koordinasi antarlembaga agar penanganan perkara tidak tumpang tindih.
Amir juga menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme hukum.
“Presiden harus memberikan pembagian klaster yang jelas kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, supaya tidak saling serobot,” katanya.
Prediksi Gangguan Masih Berlanjut
Amir kemudian mengaitkan dinamika politik tersebut dengan aktivitas sejumlah tokoh dan jaringan yang menurutnya memiliki hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Namun, pandangan tersebut merupakan analisis Amir dan belum disertai bukti yang dipaparkan dalam pernyataannya.
Ia memprediksi dinamika dan gangguan politik terhadap pemerintahan Prabowo masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, bahkan tidak menutup kemungkinan berlanjut setelahnya.
“Gangguan-gangguan politik itu bisa saja berlangsung sampai Oktober 2026, bahkan bisa berlanjut. Tetapi semuanya terpulang kepada Prabowo sebagai presiden,” ujar Amir.
Menurut Amir, kemampuan Presiden Prabowo dalam mengelola berbagai kekuatan politik, menjaga soliditas aparat, serta menjalankan mandat konstitusi akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
“Pada akhirnya, Prabowo harus menentukan langkahnya sendiri. Presiden harus menjalankan mandat rakyat dan memastikan negara tetap berjalan sesuai kepentingan bangsa Indonesia,” pungkasnya. (*J2R)
Sumber: Gelora.co
