YOGYAKARTA, SINURBERITA.COM — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada periode 2025/2026, Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik usai melontarkan kritik tajam terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam sebuah forum diskusi publik, ia menyebut SPPG sebagai “satuan penjilat Prabowo-Gibran”.
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Tiyo dalam diskusi bertajuk “Terus Terang” yang disiarkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 21 Mei 2026.
Forum tersebut digelar di Universitas Islam Indonesia dan membahas isu demokrasi, supremasi sipil, serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam forum itu, di antaranya Rocky Gerung dan Okky Madasari.
Baca juga: Dirut PLN Minta Maaf! Ini Penyebab Blackout Massal di Sumatra
Dalam paparannya, Tiyo mengkritik keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam program SPPG yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan aparat keamanan secara masif dalam program tersebut berpotensi mengaburkan fungsi utama institusi pertahanan dan keamanan negara.
“SPPG bukanlah unit layanan publik murni,” tegas Tiyo dalam forum tersebut.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan menguatnya praktik militerisme dalam pemerintahan sipil. Selain itu, Tiyo juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang dinilai bermasalah dalam proses demokrasi nasional.
Salah satu yang disinggung adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, putusan tersebut menyisakan persoalan etik dan hukum yang serius.
Baca juga: Biaya Sewa Rp300 Juta Menguap, PD SINA dan REi Diduga Kongkalikong
Tiyo juga mengkritik pengangkatan Teddy Indra Wijaya yang masih berstatus prajurit aktif TNI sebagai Sekretaris Kabinet. Ia menilai langkah tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang TNI.
Tak hanya itu, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp223 triliun turut menjadi sorotan. Tiyo menilai anggaran jumbo tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk memperluas akses pendidikan, termasuk membebaskan biaya kuliah bagi masyarakat.
Melalui kritik yang disampaikannya, Ketua BEM UGM itu menyerukan perlunya “Reformasi Jilid Dua” sebagai respons terhadap kondisi demokrasi yang menurutnya semakin mengkhawatirkan. (*Red)
Sumber: Gelora
