TAPTENG, SINURBERITA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah memperpanjang masa transisi darurat ke pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 20 kecamatan pada 2025. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar secara hibrida di GOR Pandan, Rabu (24/6/2026).
Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, mengatakan perpanjangan kedua masa transisi pemulihan dilakukan untuk memastikan seluruh proses penanganan pascabencana dapat diselesaikan secara menyeluruh, terutama terkait pemenuhan hak masyarakat terdampak.
“Perpanjangan masa transisi pemulihan ini bertujuan memastikan seluruh hak masyarakat yang terkena dampak bencana dapat terpenuhi dengan baik. Mulai dari bantuan Jaminan Hidup (Jadup), bantuan stimulan, penggantian isi rumah, penanganan rumah rusak ringan, sedang, dan berat, hingga penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap,” kata Mahmud saat memimpin rapat.
Baca juga: Kejari Bangka Musnahkan Barang Bukti 55 Perkara, Sabu Setengah Kilogram Dibakar
Menurutnya, masa perpanjangan juga akan dimanfaatkan untuk menyempurnakan proses pendataan dan verifikasi korban terdampak. Seluruh aparatur kecamatan, kelurahan, dan desa diminta bekerja maksimal melakukan pendataan berbasis By Name By Address (BNBA) guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data hasil verifikasi lapangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat dan bentuk bantuan yang akan diberikan pemerintah pusat.
Mahmud menegaskan, akurasi data menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan sekaligus menjamin bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Kita ingin memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat. Karena itu, validasi data harus dilakukan secara teliti agar seluruh bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Baca juga: Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Polres Sibolga Gelar Jalan Santai dan Doorprize untuk Masyarakat
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Dukungan terhadap perpanjangan masa transisi pemulihan datang dari berbagai instansi vertikal yang hadir. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat yang terdampak bencana.
Pemkab Tapanuli Tengah optimistis, melalui perpanjangan masa transisi ini, seluruh program penanganan pascabencana dapat dituntaskan sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara normal dan produktif.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda Tapanuli Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, perwakilan BPBD Sumatera Utara, Kepala BPS Tapanuli Tengah, Pos SAR Sibolga, BMKG, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah, serta sejumlah undangan lainnya. (*Ast)
