JAKARTA, SINURBERITA.COM — Pengamat Kebijakan Publik Syukur Mandar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar belajar dari sejarah kejatuhan Presiden ke-2 RI Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
Syukur menilai, Soeharto pada masa Orde Baru berhasil membangun struktur kekuasaan yang sangat kuat. Berbagai instrumen negara, mulai dari militer, kepolisian hingga partai politik, disebut dikendalikan dan ditata sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Pak Harto 32 tahun dia mengkonstruksi kekuasaan Orde Baru begitu rapinya. Dan dia menjaga setiap lubang-lubang pemberontakan itu. Lubang-lubang kritis dijagain betul itu ditaruh tentara di situ, taruh polisi di situ, ditaruh semua. Partai juga diikat betul. Semua instrumen kekuasaan dirapikan. Betul,” kata Syukur dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (20/8/2026).
Baca juga: Kajati Kalbar Lantik Aspema dan Kajari Landak, Tekankan Integritas dan Marwah Kejaksaan
Namun, menurut Syukur, kekuatan tersebut tidak sepenuhnya mampu mencegah keruntuhan pemerintahan Soeharto. Tekanan justru semakin menguat dari dalam lingkaran kekuasaan hingga akhirnya berujung pada pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998.
“Andai 16 apa berapa belas menteri itu tidak mundur mungkin Soeharto masih bertahan. Iya ada tumpah darah,” ujarnya.
Syukur kemudian mengaitkan pelajaran tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia mengingatkan agar kepala negara tidak hanya dikelilingi orang-orang yang loyal, tetapi juga membutuhkan figur yang memiliki kapasitas, kecerdasan, serta mampu menerjemahkan dan menjalankan visi presiden secara efektif.
Menurut dia, persoalan utama yang berpotensi menghambat pemerintahan Prabowo justru dapat muncul dari lingkungan internal kabinet.
“Justru dari dalam kabinet menurut saya sumbangsih terbesar yang membuat Presiden Prabowo ini gagal adalah sumbangsih dalam internal kabinet,” kata Syukur.
Baca juga: KPU Riau Ajak Mahasiswa Pahami Teknologi dan Masa Depan Pemilu Berkelanjutan
Ia menilai, loyalitas saja tidak cukup untuk menopang keberhasilan pemerintahan. Presiden membutuhkan pembantu yang mampu memberikan masukan secara kritis sekaligus menjalankan kebijakan dengan kompeten.
Peringatan tersebut merujuk pada pengalaman pemerintahan Soeharto menjelang berakhirnya Orde Baru. Pada Mei 1998, sejumlah menteri menyatakan tidak bersedia bergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang hendak dibentuk Soeharto. Penolakan dari lingkungan internal pemerintahan tersebut menjadi salah satu tanda melemahnya dukungan terhadap Soeharto.
Soeharto kemudian mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, setelah menghadapi tekanan politik dan gelombang demonstrasi besar yang menuntut reformasi.
Bagi Syukur, sejarah tersebut menjadi pelajaran bahwa kokohnya struktur kekuasaan tidak otomatis menjamin keberlangsungan pemerintahan. Ketika dukungan dari lingkaran dalam melemah dan persoalan internal tidak ditangani dengan baik, stabilitas kekuasaan dapat ikut terancam. (*J2R)
