PEMALANG, SINURBERITA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (29/7/2026). Penangkapan tersebut menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun 2026.
Kabar penangkapan Anom dibenarkan Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto. Namun, hingga kini KPK belum mengungkap secara rinci pihak-pihak yang turut diamankan maupun perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.
“Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum dan mengumumkan hasil OTT tersebut kepada publik.
Berdasarkan catatan, Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah kelima di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026.
Baca juga: Proyek Gedung Universitas Andalas Terindikasi Rugikan Negara Rp3,76 Miliar
Sebelumnya, pada Januari 2026, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Setelah pemeriksaan, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada awal Maret 2026, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Fadia juga ditetapkan sebagai tersangka.
Masih pada Maret 2026, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman. Perkara yang diusut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Kemudian pada awal Juli 2026, KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam OTT yang dilakukan di wilayah Solo Raya. Etik diduga terlibat dalam perkara pemerasan terhadap bawahannya.
Dengan penangkapan Anom Widiyantoro, jumlah kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat OTT KPK sepanjang 2026 bertambah menjadi lima orang. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan dan belum mengungkap konstruksi perkara secara resmi. (*red)
