JAKARTA, SINURBERITA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah anggota DEN menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perkembangan integrasi teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI).
Selain Luhut, pertemuan itu dihadiri anggota DEN Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat. Rombongan tiba di Istana sekitar pukul 15.35 WIB.
Luhut mengatakan, salah satu agenda utama yang dibahas adalah hasil survei independen DEN terhadap pelaksanaan program MBG di sekitar 800 titik layanan. Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program sekaligus menjaga kredibilitas kajian yang dilakukan lembaga tersebut.
Baca juga: Heboh Video Viral Teror Ketuk Pintu di Melawi, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
“Setelah kami dipanggil oleh Presiden, penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik. Kami menjaga betul kredibilitas kami dan hasilnya kami laporkan secara detail kepada Presiden,” kata Luhut kepada wartawan usai pertemuan.
Selain membahas MBG, DEN juga menyampaikan perkembangan program Government Technology (GovTech) yang menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan.
Menurut Luhut, saat ini sekitar 80 persen sistem GovTech telah terintegrasi. Ia mengungkapkan bahwa sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga pemerintah telah berhasil disatukan dalam satu platform berbasis AI.
“Ini peristiwa besar karena untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga menjadi satu. Ke depan, GovTech akan menjadi salah satu pilar penting pemerintahan Presiden Prabowo karena seluruh data akan terkumpul dengan baik dan terintegrasi,” ujarnya.
Baca juga: Polemik Investasi Dapur MBG Siak Memanas, Investor Ancam Hentikan Operasional SPPG
Sementara itu, anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei MBG dilakukan secara independen dengan metode random sampling untuk melihat dampak program terhadap pembentukan rantai pasok baru di daerah.
Hasil survei menunjukkan bahwa 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggandeng sedikitnya satu pemasok skala kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi operasional.
“Secara rata-rata, satu SPPG bekerja sama dengan tiga UMKM. Ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya mendukung perbaikan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menciptakan ekosistem rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal,” kata Seto.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan sekitar 64 hingga 65 persen UMKM yang terlibat berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program MBG turut dirasakan masyarakat setempat melalui peningkatan aktivitas usaha dan perputaran ekonomi daerah.
DEN menilai, selain menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi nasional, Program Makan Bergizi Gratis juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kebutuhan pangan di berbagai daerah. (*red)
