TAPTENG, SINURBERITA.COM — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) mendorong pemerintah pusat memperkuat regulasi pemulihan wilayah terdampak bencana serta mengevaluasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi, saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Cendrawasih, Kantor Bupati Tapanuli Tengah, dan diikuti sejumlah kepala daerah bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri.
Dalam forum itu, Mahmud Efendi menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah mengalami kerusakan serta perubahan bentang alam akibat bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan regulasi dan payung hukum yang jelas agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam melakukan penataan serta percepatan pemulihan wilayah terdampak.
“Sejumlah wilayah kita mengalami perubahan geografis dan tata ruang akibat bencana. Karena itu, diperlukan regulasi khusus agar proses pemulihan dapat dilakukan secara cepat dan kawasan tersebut kembali produktif serta berkembang,” ujar Mahmud.
Baca juga: LSM AHIB Laporkan Dugaan Penyimpangan BBM dan Manipulasi Dokumen ke Polres Sibolga
Selain persoalan pascabencana, Pemkab Tapteng turut menyoroti besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan yang belum sebanding dengan kontribusinya terhadap PAD.
Dengan wilayah pesisir dan garis pantai yang panjang, sektor kelautan dan perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, Mahmud menyebut masih terdapat sejumlah kendala regulasi, khususnya terkait kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan.
Menurutnya, ketentuan tersebut turut memengaruhi aktivitas nelayan, termasuk kegiatan bongkar muat kapal di wilayah Tapanuli Tengah. Menurunnya aktivitas tersebut kemudian berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat pesisir dan penerimaan PAD.
“Apa yang dihasilkan dari perikanan dan industri kelautan saat ini belum memberikan hasil yang berdampak optimal kepada pendapatan daerah kita. Kami berharap ada evaluasi dan perubahan regulasi agar perekonomian masyarakat nelayan di Tapanuli Tengah dapat meningkat serta memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” kata Mahmud.
Baca juga: BPK Lepas Tim Auditor UNPKO 2025/2026, Sasar Lima Misi PBB
Ia berharap masukan yang disampaikan dalam forum REBOAN dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.
Pemkab Tapteng menilai sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah diperlukan, baik dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana maupun dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan.
Dengan dukungan regulasi yang tepat, pemerintah daerah berharap sektor kelautan dan perikanan dapat kembali berkembang, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir meningkat, dan kontribusinya terhadap PAD menjadi lebih optimal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Drs. Binsar TH Sitanggang, M.SP., Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Tapanuli Tengah Dra. Nurjalilah, Kabag Tapem Setdakab Tapteng Despi Erwanto, AP., MM., serta jajaran terkait lainnya. (*Ast)
