JAKARTA, SINURBERITA.COM – Pemerintah mencatat tonggak baru dalam transformasi industri pupuk nasional setelah Indonesia mulai mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama diproyeksikan mencapai sekitar Rp7 triliun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian tersebut menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global sekaligus menandai perubahan besar dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.
Pernyataan itu disampaikan Mentan Amran saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Bontang, Kamis (14/5/2026).
Ekspor perdana tersebut mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Tahap awal itu menjadi bagian dari komitmen ekspor sebesar 250 ribu ton yang ditargetkan meningkat hingga 500 ribu ton.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Mentan Amran.
Baca juga: Jerome Polin Sedih Lihat Kasus Nadiem: Orang Baik Bisa Takut Mengabdi
Menurutnya, keberhasilan ekspor tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” katanya.
Selain Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa Duta Besar India bahkan telah menyampaikan permintaan langsung untuk pasokan pupuk urea Indonesia sebanyak 500 ribu ton.
“Beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi,” ungkapnya.
Keberhasilan tersebut disebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahannya, Presiden Prabowo mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN serta menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Kemudian volume pupuk bertambah,” ujar Mentan Amran.
Baca juga: Krisis Energi Global Diprediksi hingga 2027, DEN Imbau Warga Hemat BBM
Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani.
Pemerintah juga menjalankan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Di sisi industri, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun yang melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional.
Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.
Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar untuk mendukung kebutuhan biodiesel dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan geopolitik global.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegasnya. (*red)
